JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengambil langkah sigap menindaklanjuti temuan penting dari BPJS Kesehatan. Hal ini menyangkut data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun memiliki usia di atas 100 tahun. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keakuratan data kependudukan yang menjadi dasar penetapan kepesertaan JKN.
Kepala Disdukcapil Jember, Bambang Saputro, menjelaskan bahwa surat dari BPJS Kesehatan tersebut telah menjadi dasar tindakan verifikasi faktual di lapangan. Dalam rapat koordinasi bersama para camat dan Dinas Sosial Kabupaten Jember, Bambang mengungkapkan bahwa mereka telah mengirimkan surat resmi kepada camat-camat untuk melakukan pengecekan langsung terhadap data peserta.
Langkah Verifikasi Untuk Data Lebih Valid
“Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan ada 591 orang berusia di atas 100 tahun yang masih aktif tercatat sebagai peserta JKN,” ungkap Bambang. Kondisi ini mendorong Disdukcapil untuk menggerakkan jajarannya mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Melalui camat, lurah, kepala desa, RT/RW, dan kader posyandu, dilakukan proses verifikasi yang mendalam agar data kependudukan yang dipakai dalam program jaminan kesehatan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Verifikasi ini sangat penting mengingat akurasi data menjadi kunci keberhasilan dalam pendistribusian bantuan serta program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya skema PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dikelola Pemda.
Mendukung Program Universal Health Coverage
Disdukcapil menegaskan bahwa peran data yang valid bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Bambang menjelaskan bahwa dengan data yang benar, program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Jember dapat berjalan dengan lebih optimal, sehingga manfaat program ini dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berharap verifikasi ini dapat meningkatkan kualitas data sekaligus memaksimalkan penggunaan anggaran dalam program jaminan kesehatan,” jelas Bambang.
Sinergi Lintas Instansi Demi Kepentingan Publik
Upaya verifikasi data ini juga menjadi contoh sinergi antarinstansi pemerintah di tingkat kabupaten. Kolaborasi antara Disdukcapil, BPJS Kesehatan, serta aparat pemerintahan di wilayah kecamatan dan desa memastikan bahwa proses pemeriksaan dan pembenahan data dapat berjalan efektif dan efisien.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas data dan transparansi pengelolaan program sosial yang berdampak luas bagi masyarakat.
Harapan Menuju Data Kependudukan yang Akurat
Melalui tindakan konkret seperti yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Jember, diharapkan tercipta sistem data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir. Hal ini tentu sangat krusial dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan.
Dengan demikian, masyarakat pun akan menerima manfaat maksimal dari program pemerintah, dan segala sumber daya yang dialokasikan bisa digunakan secara tepat, terukur, dan efektif.
