JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk menjadi pilar utama penguatan aset keuangan syariah di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 yang digelar di Jakarta.
“Sukuk di Indonesia didominasi oleh sukuknya negara. Korporasi mungkin perlu untuk didorong lebih banyak lagi,” ujar Sri Mulyani. Ia menambahkan, keberadaan instrumen keuangan negara menjadi faktor utama yang menggelembungkan aset syariah, dan pangsa aset keuangan syariah saat ini telah mencapai 51,42 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan porsi tersebut di masa mendatang.
Penerbitan SBSN di Pasar Domestik dan Internasional
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah terus aktif menerbitkan SBSN sebagai salah satu strategi memperkuat ekosistem keuangan syariah. Tahun ini, pemerintah telah menerbitkan sukuk senilai 7,7 miliar dolar AS di pasar internasional dan Rp84,7 triliun di pasar domestik. Upaya ini menegaskan posisi sukuk sebagai instrumen yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan aset syariah sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Penerbitan sukuk tidak hanya terbatas pada instrumen konvensional. Pemerintah juga menerbitkan green sukuk sebagai wujud dukungan terhadap keberlanjutan. “Karena Islam juga bicara tentang keberlanjutan, kita mengeluarkan sukuk hijau,” ungkap Menkeu. Inisiatif ini turut meningkatkan peringkat Indonesia di mata global dalam keuangan syariah.
Mendorong Partisipasi Investor Retail
Sri Mulyani berharap semakin banyak investor retail yang berpartisipasi dalam pembelian SBSN. Obligasi syariah ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur publik, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, hingga rumah sakit. Kehadiran investor ritel diharapkan mendorong pertumbuhan aset syariah secara lebih merata dan berkelanjutan.
Selain SBSN, pemerintah juga mengembangkan instrumen berbasis wakaf, salah satunya Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ritel. Instrumen ini mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank (IsDB) sebagai pembiayaan sosial inovatif berbasis wakaf. Sri Mulyani menekankan bahwa pengembangan instrumen wakaf syariah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas basis keuangan syariah nasional.
Sinergi dengan Program Hilirisasi
Menkeu menyebut, program hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan keuangan syariah. Ekonomi syariah membutuhkan aset nyata sebagai underlying asset, sehingga program hilirisasi diyakini akan menciptakan sinergi positif.
“Kalau semua itu distrukturkan secara syariah, saya yakin kita akan melejit nomor satu di dunia,” ujar Sri Mulyani. Pernyataan ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global melalui penguatan sukuk dan instrumen keuangan berbasis syariah lainnya.
Menuju Keuangan Syariah yang Kuat dan Berkelanjutan
Keberhasilan pengembangan sukuk dan instrumen berbasis wakaf menunjukkan bagaimana strategi pemerintah membangun fondasi keuangan syariah yang kokoh. Dengan dukungan dari investor domestik maupun internasional, aset syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat.
Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam penerbitan sukuk hijau dan CWLS ritel menunjukkan komitmen negara untuk mengintegrasikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah global, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai secara syariah.
Prospek Ke Depan
Dengan pangsa aset keuangan syariah yang telah mencapai lebih dari separuh total, pemerintah terus mengupayakan peningkatan melalui inovasi instrumen dan perluasan partisipasi investor. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sukuk bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga penopang utama pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, investor, dan pelaku korporasi untuk memperluas pasar sukuk. Dengan dukungan yang konsisten, Indonesia memiliki potensi menjadi pemimpin global dalam keuangan syariah, sekaligus membangun infrastruktur publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
