JAKARTA - Krisis iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Emisi karbon yang terus meningkat menjadi penyebab utama, karena gas ini mampu menjebak panas di atmosfer, memicu peningkatan suhu global yang berdampak luas. Dalam upaya menggulung laju emisi karbon, berbagai negara di seluruh dunia mulai menerapkan kebijakan harga karbon. Harga karbon ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengekang emisi, mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan, dan mengarahkan industri agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dua Mekanisme Utama dalam Harga Karbon: ETS dan Pajak Karbon

Menurut laporan dari World Bank, terdapat dua mekanisme utama dalam penentuan harga karbon yaitu Emissions Trading System (ETS) dan pajak karbon. ETS, sering dikenal sebagai sistem perdagangan karbon, memperbolehkan entitas untuk memperdagangkan izin emisi. Sedangkan pajak karbon adalah tarif yang dikenakan pada konten karbon dalam bahan bakar fosil yang dibakar oleh suatu entitas.

Tarif karbon dapat bervariasi antar negara dan sangat bergantung pada kebijakan regional serta perjanjian yang diterapkan. Konsep ini tidak hanya diadopsi di tingkat nasional, seperti yang diterapkan oleh Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), tetapi juga di tingkat regional melalui kesepakatan seperti European Emission Trading System (EU-ETS), dan di tingkat subnasional seperti pajak karbon di State of Mexico.

Uruguay: Pemegang Rekor sebagai Negara dengan Pajak Karbon Termahal di Dunia

Berdasarkan data terkini dari World Bank, Uruguay saat ini memiliki pajak karbon termahal di dunia. Pajak karbon di negara ini mencapai rata-rata US$167,17 per ton emisi karbon dioksida ekivalen (tCO2e). Kebijakan ini menunjukkan komitmen Uruguay yang kuat dalam memerangi perubahan iklim dan mengurangi jejak karbon di wilayahnya.

Dengan tarif yang cukup tinggi, Uruguay berusaha mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong transisi ke energi terbarukan. "Kami meyakini bahwa menekan emisi karbon adalah langkah penting untuk masa depan planet kita. Pajak karbon yang tinggi adalah instrumen ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar seorang pejabat dari Kementerian Lingkungan Uruguay.

Swiss dan Lichtenstein: Mengadopsi Kebijakan Ketat dengan Tarif Karbon Tinggi

Swiss dan Lichtenstein menempati posisi kedua dalam daftar negara dengan tarif karbon termahal, dengan rata-rata harga masing-masing mencapai US$132,12/tCO2e. Kedua negara ini menjalin kerja sama erat dalam kebijakan lingkungan dan telah menunjukkan pendekatan holistik terhadap mitigasi perubahan iklim. Dengan menetapkan harga karbon yang signifikan, Swiss dan Lichtenstein berusaha menerapkan insentif yang kuat untuk mengurangi emisi dari sektor industri dan transportasi.

Swedia: Membangun Ekonomi Berkelanjutan melalui Pajak Karbon

Swedia, sebagai negara peringkat keempat, menetapkan tarif pajak karbon pada angka US$127,25/tCO2e. Sejak penerapan pajak ini, Swedia telah berhasil mengurangi emisi karbonnya secara signifikan. Kebijakan lingkungan di Swedia mendorong transisi menuju penggunaan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. "Kesadaran terhadap lingkungan dan langkah konkret dalam kebijakan karbon telah membuat perubahan nyata di negara kami," kata seorang ahli lingkungan di Swedia.

Norwegia dan Finlandia: Contoh Negara Nordik dengan Kebijakan Pajak Karbon

Di peringkat kelima, Norwegia memberlakukan pajak karbon sebesar US$107,78/tCO2e. Sementara Finlandia, yang menempati posisi keenam, menerapkan tarif pajak sebesar US$99,98/tCO2e. Kebijakan ketat dalam pengelolaan emisi gas rumah kaca oleh kedua negara ini menunjukkan dedikasi mereka terhadap perlindungan lingkungan global dan komitmen mengurangi dampak perubahan iklim.

Belanda: Mendorong Pengembangan Praktik Ramah Lingkungan

Belanda menduduki urutan ketujuh dengan harga pajak karbon di angka US$71,48/tCO2e. Sebagai salah satu negara dengan ambisi tinggi dalam penggunaan energi berkelanjutan, Belanda fokus pada inovasi teknologi dalam sektor energi terbarukan dan implementasi kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi hijau. Pajak karbon ini diharapkan dapat memacu para pelaku industri untuk semakin bertanggung jawab dalam pengelolaan emisi mereka.

Penerapan tarif pajak karbon yang tinggi memang dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi emisi, tetapi juga memunculkan tantangan tersendiri. Negara-negara perlu menjaga agar kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan tetap kompetitif secara global. Dukungan dan kerja sama internasional diperlukan untuk memastikan transisi energi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi lintas batas, diharapkan upaya ini dapat mempercepat langkah menuju ekonomi rendah karbon dan lingkungan yang lebih sehat.