JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan tunjangan untuk guru honorer akan meningkat sebesar Rp 100.000 mulai 2026. Kenaikan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik yang selama ini dianggap minim.
“Tahun depan, sudah ada kesepakatan juga tambahan dari perjuangan Komisi X, terima kasih Bu Hetifah (Ketua Komisi X), tunjangan guru honorer atau insentif itu kami naikkan Rp 100.000,” ujar Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta.
Dengan kenaikan tersebut, setiap guru honorer nantinya akan menerima tunjangan sebesar Rp 400.000 per bulan, yang akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru.
Langkah Terobosan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kenaikan tunjangan ini termasuk salah satu terobosan Kemendikdasmen selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ini merupakan terobosan-terobosan yang alhamdulillah dapat kita lakukan mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang,” ungkap Abdul Mu'ti.
Pada 2025, para guru honorer menerima tunjangan sebesar Rp 300.000 per bulan. Kemendikdasmen telah menyalurkan tunjangan tersebut selama 7 bulan sekaligus pada bulan Juli, sehingga total penerimaan tiap guru honorer mencapai Rp 2,1 juta.
Sorotan DPR terhadap Kesejahteraan Guru
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kondisi guru honorer yang masih menerima gaji Rp 300.000 per bulan, angka yang dinilai jauh dari layak.
“Guru honorer kita masih menerima Rp300.000 per bulan, angka yang jelas tidak manusiawi di era sekarang. Mereka adalah pejuang pendidikan, namun kesejahteraan mereka masih sangat minim,” kata Lalu dalam rapat kerja bersama Mendikdasmen.
Lalu menambahkan, pemerintah harus memperhatikan alokasi anggaran untuk guru honorer, Program Indonesia Pintar (PIP), dan revitalisasi sekolah. Ia juga menekankan perlunya perhatian khusus untuk guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Fokus pada Revitalisasi Sekolah
Selain kesejahteraan guru, Komisi X menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur sekolah. Banyak sekolah yang rusak, bahkan tidak memiliki MCK, sehingga kondisi ini dianggap tidak normal.
“Anggaran revitalisasi sekolah harus ditingkatkan, setidaknya sama dengan tahun 2025, bahkan lebih. Apalagi Presiden sudah menegaskan, tidak boleh ada sekolah yang bocor, apalagi roboh,” ujar Lalu.
Revitalisasi sekolah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan mendukung guru honorer agar dapat mengajar dengan kondisi lingkungan yang layak.
Komitmen Pemerintah dan DPR untuk Pendidikan
Komisi X DPR menegaskan akan terus mengawal Kemendikdasmen dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan. Meski anggaran terbatas, mereka tetap berupaya memastikan kesejahteraan guru honorer dan fasilitas pendidikan semakin membaik.
“Meski anggaran yang ada hari ini terbatas, kami tetap berjuang. Kami yakin selalu ada cahaya di ujung terowongan, dan itu menjadi motivasi kita bersama,” kata Lalu.
Dampak Kenaikan Tunjangan Bagi Guru
Kenaikan tunjangan Rp 100.000 ini dianggap akan sedikit meringankan beban hidup guru honorer yang selama ini harus mengajar dengan penghasilan minim.
Dengan total Rp 400.000 per bulan, diharapkan mereka dapat lebih fokus mendidik siswa tanpa terlalu khawatir terhadap kebutuhan ekonomi.
Abdul Mu'ti menegaskan, langkah ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk memastikan guru honorer mendapatkan pengakuan yang layak, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.