JAKARTA - Momentum libur Natal dan Tahun Baru kembali menjadi periode krusial bagi Sumatera Utara. Provinsi ini diproyeksikan menerima arus kedatangan jutaan orang dari berbagai daerah, baik untuk berlibur, pulang kampung, maupun keperluan ibadah. Lonjakan mobilitas tersebut mendorong aparat keamanan dan pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif yang lebih ketat dibandingkan periode normal.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan bahwa pergerakan masyarakat pada libur akhir tahun kali ini diperkirakan sangat tinggi.
Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis kepolisian, jumlah orang yang masuk ke wilayah Sumatera Utara selama masa Natal dan Tahun Baru 2025/2026 diprediksi mencapai lebih dari 5,53 juta orang. Angka tersebut mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa.
Menghadapi kondisi tersebut, Polda Sumut mengambil kebijakan tegas dengan melarang seluruh personel kepolisian mengajukan izin cuti selama periode libur panjang.
Langkah ini dilakukan demi memastikan pelayanan keamanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Whisnu menegaskan bahwa kesiapan personel menjadi kunci utama agar aktivitas masyarakat selama Nataru dapat berjalan aman dan lancar.
“Libur panjang ini diprediksi akan datang 5,5 juta lebih orang ke sini. Jadi saya tidak membolehkan personel untuk izin cuti, agar kita bisa memberikan pelayanan yang full untuk masyarakat,” kata Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.
Operasi Lilin Toba Dikerahkan Perkuat Keamanan Wilayah
Sebagai bentuk kesiapan institusional, Polda Sumut melaksanakan Operasi Lilin Toba 2025. Operasi tahunan ini menjadi instrumen utama pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, dengan cakupan tugas yang luas, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga penjagaan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dalam operasi tersebut, aparat gabungan dari berbagai unsur diterjunkan ke lapangan. Total personel yang dikerahkan mencapai 11.417 orang, terdiri dari anggota Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengamanan yang solid dan responsif terhadap berbagai potensi gangguan.
“Kami telah menyiapkan total 11.417 personel gabungan Polri, TNI, Pemda dan instansi lainnya. Polda Sumut juga menyiapkan 90 pos pengamanan, 63 pos pelayanan dan 13 pos kesehatan,” ujarnya.
Keberadaan pos-pos tersebut difungsikan sebagai titik layanan publik, pusat pemantauan keamanan, serta lokasi penanganan cepat jika terjadi kondisi darurat. Penempatan pos dilakukan di jalur-jalur strategis, kawasan wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, hingga area rumah ibadah.
Fokus Pengamanan Hingga Pemulihan Pascabencana
Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Operasi Lilin Toba juga memuat agenda penting lainnya, yakni pemulihan pascabencana. Sejumlah wilayah di Sumatera Utara diketahui masih terdampak bencana alam dan berada dalam tahap rehabilitasi.
Pengamanan Nataru kali ini turut mencakup pengecekan kesiapan tempat ibadah, ketersediaan bahan bakar minyak, pasokan listrik, jaringan komunikasi, serta kelancaran distribusi logistik. Semua aspek tersebut dinilai krusial untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama libur akhir tahun.
“Dengan sinergi yang solid dan pengabdian yang tulus, kita ingin memastikan masyarakat Sumatera Utara dapat merayakan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan aman, nyaman, dan penuh harapan,” kata Whisnu.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengamanan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan semata, tetapi juga pada keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di tengah kondisi wilayah yang belum sepenuhnya pulih.
Pemerintah Daerah Dorong Kesiapsiagaan Menyeluruh
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menekankan pentingnya kesiapsiagaan menyeluruh menghadapi libur Nataru tahun ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi lebih kompleks karena Sumatera Utara masih berstatus darurat bencana di beberapa wilayah.
“Kita tidak boleh lengah, seluruh potensi sumber daya harus dipersiapkan secara optimal agar penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang bersamaan dengan proses penanganan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan baik, aman dan lancar,” kata Surya.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kabupaten dan kota masih menjalani tahap rehabilitasi akibat bencana, di antaranya Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga. Kerusakan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut bahkan menyebabkan keterbatasan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Kondisi ini menuntut koordinasi yang lebih intensif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan instansi teknis agar lonjakan aktivitas masyarakat selama Nataru tidak menimbulkan persoalan baru.
Sementara itu, pengamanan Natal dan Tahun Baru juga dilakukan secara serentak di wilayah lain di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, misalnya, ribuan personel gabungan turut dikerahkan dalam Operasi Lilin untuk menjaga rumah ibadah dan lokasi perayaan Tahun Baru. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan Nataru menjadi agenda nasional yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
Dengan kesiapsiagaan aparat, dukungan pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, meskipun di tengah tantangan cuaca dan kondisi wilayah yang belum sepenuhnya pulih.