JAKARTA - Dinamika kerja sama ekonomi kawasan Asia-Pasifik kembali menjadi sorotan menjelang penyelenggaraan APEC 2026 di China.
Forum yang selama ini berperan sebagai ruang dialog strategis bagi pemerintah dan pelaku usaha tersebut diproyeksikan menitikberatkan pembahasan pada upaya memperkuat keterhubungan ekonomi regional di tengah perubahan lanskap perdagangan global, percepatan transformasi digital, serta meningkatnya tuntutan terhadap agenda keberlanjutan.
Fokus ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi kawasan tetap terjaga sekaligus membuka peluang kolaborasi baru di antara negara anggota.
Direktur Eksekutif Sekretariat Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Eduardo Pedrosa mengatakan penguatan integrasi ekonomi regional menjadi salah satu pembahasan prioritas dalam penyelenggaraan APEC 2026 dengan China sebagai tuan rumah.
“Tahun ini, beberapa isu yang terus menjadi perhatian dunia usaha mencakup integrasi ekonomi regional dan perkembangan di bidang perdagangan. Ini termasuk CPTPP, RCEP, serta berbagai perjanjian dan inisiatif lain yang menyatukan perekonomian, apa pun bentuknya,” kata Pedrosa.
Peran Dunia Usaha Dalam Integrasi Kawasan
Pedrosa menuturkan, dunia usaha memegang peran penting dalam diskusi tingkat menteri maupun pemimpin anggota ekonomi APEC karena komunitas bisnis memahami dinamika langsung kebijakan yang diambil oleh para pemimpin.
Perspektif pelaku usaha dianggap mampu memberikan gambaran nyata mengenai hambatan perdagangan, peluang investasi, hingga kebutuhan harmonisasi regulasi agar arus barang dan jasa dapat bergerak lebih efisien di kawasan Asia-Pasifik.
Oleh sebab itu, ketertarikan dunia usaha terhadap Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) penting untuk dibahas pada rangkaian pertemuan APEC, guna memastikan adanya integrasi dalam kegiatan bisnis di kawasan.
“Kita melihat ketertarikan terhadap RCEP yang berpusat pada ASEAN, sekaligus banyak anggota CPTPP. Ini merupakan salah satu aspek penting bagi dunia usaha, yaitu memastikan kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Keterlibatan sektor swasta juga dipandang sebagai kunci untuk menjaga relevansi APEC di tengah munculnya berbagai blok perdagangan baru. Dengan menjembatani kepentingan pemerintah dan pelaku industri, forum ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif sekaligus kompetitif.
Transformasi Digital Dan Tantangan Kebijakan Baru
Isu lain yang turut menjadi pembahasan pada APEC 2026 adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital. Perwakilan dari ekonomi anggota pun telah bertemu di Guangzhou, China pada awal pekan ini untuk membahas serangkaian tantangan kebijakan digital yang semakin membentuk perdagangan dan produktivitas di seluruh dunia.
Pedrosa menilai, setelah pelaku usaha memahami bagaimana AI dan teknologi digital diterapkan dalam model bisnis mereka, peran pemerintah menjadi krusial dalam menyiapkan dukungan serta kebijakan yang memungkinkan pemanfaatan AI berlangsung lebih efisien dari sudut pandang dunia usaha.
“AI dan ekonomi digital berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dunia usaha pertama-tama berupaya memahami model bisnis mereka sendiri dengan saling berbagi pandangan. Ada lapisan digital, tetapi juga ada lapisan praktis tentang bagaimana AI benar-benar digunakan,” tuturnya.
Perkembangan ini menuntut adanya kerangka regulasi yang adaptif, termasuk perlindungan data, keamanan siber, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Tanpa kesiapan tersebut, kesenjangan digital antarnegara berpotensi semakin melebar dan menghambat integrasi ekonomi yang diharapkan.
Keberlanjutan Dan Ketahanan Infrastruktur Regional
Selain integrasi perdagangan dan transformasi digital, keberlanjutan juga menjadi agenda prioritas dalam penyelenggaraan APEC. Pedrosa menilai dunia saat ini berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan peranan dalam menjaga lingkungan dan menghadapi berbagai bencana alam yang semakin sering terjadi.
Menanggapi tingginya curah hujan pada akhir tahun lalu hingga awal tahun ini, termasuk di Indonesia, Pedrosa menilai kondisi tersebut menjadi tekanan tersendiri bagi Sekretariat APEC untuk mengambil langkah nyata, baik melalui upaya mitigasi maupun adaptasi.
“Infrastruktur seperti apa yang kita butuhkan agar lebih tangguh? Mendengarkan perspektif tersebut sangat penting bagi kami di tingkat kebijakan. Dan ini bukan hanya soal pejabat perdagangan, tetapi juga jika kita berpikir lebih luas tentang model pembiayaan, termasuk kemitraan publik-swasta,” katanya.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan dinilai penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Posisi Strategis APEC Bagi Kawasan Asia-Pasifik
Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-33 akan diadakan di Shenzhen pada 18–19 November 2026, dengan pertemuan pejabat senior, pertemuan menteri, dan acara lainnya yang berlangsung di sejumlah kota di China. Forum ini kembali menegaskan peran APEC sebagai wadah dialog ekonomi regional yang melibatkan 21 anggota ekonomi, termasuk Indonesia bersama negara-negara besar di lingkar Pasifik.
APEC didirikan pada 1989 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, investasi, dan kolaborasi teknis dengan pendekatan kerja sama yang tidak mengikat.
Hingga kini, anggota APEC mencakup lebih dari 60 persen produk domestik bruto global dan mewakili lebih dari 2,9 miliar penduduk dunia, menjadikannya salah satu forum ekonomi paling berpengaruh secara global.
Dengan cakupan yang luas tersebut, arah pembahasan APEC 2026 berpotensi memberi dampak signifikan terhadap masa depan integrasi ekonomi regional. Penguatan kerja sama perdagangan, pemanfaatan teknologi digital, serta komitmen terhadap keberlanjutan dipandang sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan kawasan Asia-Pasifik dalam jangka panjang.