JAKARTA - Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera kembali dipacu melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Di tengah kompleksitas tantangan lapangan, kebutuhan dasar warga terdampak menjadi fokus utama agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bergerak seirama demi memastikan masyarakat yang terdampak banjir dan bencana alam lainnya segera memperoleh kepastian hunian, bantuan logistik, serta dukungan pemulihan ekonomi.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat penanganan pascabencana. Ikhtiar tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pihak bergerak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Semangat tersebut tergambar dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno tersebut juga diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait.
Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga
Forum koordinasi tersebut menegaskan pentingnya kerja bersama antarinstansi dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera.
Dalam rapat tersebut, setiap kementerian dan lembaga diminta memastikan program yang dijalankan tidak tumpang tindih, sekaligus saling melengkapi. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur dasar, pemulihan permukiman warga, serta distribusi bantuan sosial.
Salah satu isu utama yang dibahas yakni upaya memastikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara dapat terpenuhi. Hunian sementara tersebut dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum.
Ketersediaan hunian sementara menjadi krusial karena banyak warga kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memastikan layanan dasar seperti logistik pangan dan dapur umum berjalan optimal.
“Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung,” kata Tito dalam siaran persnya.
Skema Bantuan Untuk Warga Terdampak
Tito menjelaskan, hunian sementara merupakan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat diterjang banjir. Masyarakat tersebut tinggal di hunian sementara sembari menunggu hunian tetap selesai dibangun.
Selain menempati hunian sementara, masyarakat juga dapat memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa hunian dengan kompensasi berupa Dana Tunggu Hunian. Skema ini disiapkan agar warga memiliki fleksibilitas dalam menentukan tempat tinggal sementara sesuai kondisi keluarga masing-masing.
Ia menambahkan, berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera. Skema bantuan tersebut antara lain didasarkan pada tingkat kerusakan rumah.
Ia merinci, bantuan tersebut meliputi Rp 15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang.
Khusus untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan sebesar Rp 60 juta akan disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di lahan relokasi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Fleksibilitas Bantuan Dan Peran Pemerintah Daerah
Dalam rapat tersebut, Tito juga menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan di tingkat daerah. Ia menyarankan agar bantuan tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat, tetapi juga kepada warga yang mengalami kerusakan sedang.
“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam menilai kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Kebijakan diskresi ini diharapkan mampu menjawab keragaman kondisi sosial ekonomi warga terdampak. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga pendekatan yang fleksibel dinilai lebih efektif dalam memastikan bantuan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan lebih merata dan berkeadilan.
Penanganan Dampak Lanjutan Bencana
Tak hanya menyoal penyaluran bantuan, forum tersebut juga membahas penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih terdapat di beberapa daerah terdampak.
Keberadaan puing-puing ini dinilai menghambat aktivitas warga serta proses rehabilitasi lingkungan. Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganan tersebut. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar penanganan limbah bencana tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Selain Menko PMK Pratikno, rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatera agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.