JAKARTA - Potensi bonus demografi yang digadang-gadang sebagai aset berharga menuju Indonesia Emas 2045 dinilai tidak serta-merta membawa dampak positif bagi negara. Di balik harapan besar tersebut, sektor pendidikan nasional masih dihadapkan pada beragam kendala mendasar terkait kualitas.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat, skema pendidikan di tanah air saat ini belum sepenuhnya matang untuk mengawal bonus demografi agar berbuah keuntungan. Tanpa perbaikan mendalam, momentum ini justru berisiko memicu ledakan jumlah pengangguran pada kelompok usia produktif.
“Sistem pendidikan kami saat ini belum cukup siap untuk menggaransi bonus demografi otomatis menjadi berkah,” kata Ubaid kepada Kompas.com, Rabu (17/6/2026).
“Ada risiko nyata bahwa bonus ini justru bergeser menjadi beban demografi jika tidak ada langkah perbaikan yang radikal,” ucapnya.
Ubaid mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai cenderung berorientasi pada pencapaian dokumen administratif serta angka kuantitatif semata, seperti jumlah kelulusan siswa ataupun Angka Partisipasi Kasar (APK). Baginya, fokus utama seharusnya diarahkan pada pembentukan talenta unggul yang berkualitas.
Oleh sebab itu, program wajib belajar 14 tahun yang dicanangkan saat ini diprediksi tidak membawa dampak besar apabila kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak esensial.
“Pemerintah selama ini cenderung terjebak pada kejar tayang pemenuhan indikator administratif dan kuantitatif. Menitikberatkan pembangunan pada kualitas talenta jauh lebih mendesak. Wajib belajar 14 tahun tidak akan berdampak besar jika anak-anak di dalam kelas tidak mengalami proses belajar yang bermakna,” ujarnya.
Melihat fakta di lapangan, ia memandang kesiapan dunia pendidikan Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan masih berada di zona yang cukup riskan serta diwarnai kesenjangan yang lebar.
“Jika jujur mengukur kesiapan dengan parameter saat ini, tingkat kesiapan kami masih berada di level mengkhawatirkan. Ada disparitas yang terlalu lebar untuk mewujudkan visi yang homogen bernama Indonesia Emas,” katanya.
Ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah menjadi persoalan utama yang disoroti. Kualitas sarana dan mutu pembelajaran di kota-kota besar Pulau Jawa terpantau jauh meninggalkan wilayah pelosok.
Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas mustahil tercapai jika fasilitas mumpuni hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat di kota maju, sementara siswa di daerah terpencil masih harus belajar dengan keterbatasan ruang kelas dan tenaga pengajar.
“Indonesia Emas tidak akan tercapai jika ‘emas’-nya hanya dinikmati anak-anak di Jakarta atau Surabaya, sementara anak-anak di pelosok Papua atau NTT masih belajar di ruang kelas yang bocor dengan guru honorer yang jarang masuk,” ujarnya.
Ubaid menilai akar dari karut-marut mutu pendidikan nasional bertumpu pada manajemen tenaga pendidik. Pemerintah didorong untuk menyelesaikan problematika guru secara menyeluruh, mulai dari aspek kesejahteraan, keadilan distribusi, hingga penghentian eksploitasi guru honorer.
“Guru adalah hulu dari semua persoalan mutu. Selesaikan karut-marut tata kelola guru, mulai dari jaminan kesejahteraan, redistribusi guru yang merata ke seluruh pelosok, hingga pelatihan kompetensi yang berdampak langsung pada cara mengajar di kelas, bukan sekadar pelatihan demi sertifikat administratif,” kata Ubaid.
Penyusunan peta jalan pemerataan mutu juga menjadi hal mendesak agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dapat dipenuhi di setiap sekolah sebelum pemerintah meluncurkan klasifikasi sekolah baru yang berisiko memicu kasta sosial.
“Sebelum membuat sekat-sekat kategori sekolah baru, pastikan dulu Standar Pelayanan Minimal pendidikan terpenuhi di seluruh sekolah di Indonesia,” kata Ubaid.
“Jangan sampai ada ketimpangan fasilitas yang ekstrem antar-kategori sekolah yang justru melanggengkan kasta dalam pendidikan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa visi jangka panjang ini terancam sekadar menjadi jargon politik semata apabila tidak ada langkah pembenahan sistemik yang berfokus pada kedalaman pemahaman para murid.
“Visi Indonesia Emas 2045 terancam menjadi slogan pemilu yang usang jika pemerintah tidak berani melakukan reformasi radikal pada tata kelola guru, pemerataan fasilitas, dan orientasi kurikulum yang berbasis pada kualitas pemahaman siswa, bukan sekadar statistik kelulusan,” kata Ubaid.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menempati posisi keempat sebagai kekuatan ekonomi global pada 2045, tepat di bawah China, Amerika Serikat, dan India.
"Algoritmanya sudah ada, hitungannya sudah ada. Kalau kami pandai dan kami cerdas, 2045 kami ekonomi keempat terbesar di dunia saudara-saudara," kata Prabowo saat menghadiri agenda formal bersama jajaran pengusaha muda di Lampung.
Prabowo juga mengutarakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya perkembangan bangsa menuju target tahun 2045 tersebut.
"Pada saat itu 2045 adalah 19 tahun lagi kan? 20 tahun lagi ya. Ya 20 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak kariermu. Saya nanti di Hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil Yang Maha Kuasa," ucap Prabowo