JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan bahwa indikator kesuksesan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukan cuma bertumpu pada infrastruktur fisik, melainkan dari faedah riil yang dialami langsung oleh warga hingga ke pelosok desa.
"Yang paling penting bukan hanya pembangunan fisik yang terlihat, melainkan bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung, termasuk peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ribka menyatakan bahwa akselerasi program hilirisasi di Bumi Cenderawasih terus dijalankan guna mendongkrak nilai tambah finansial sekaligus melahirkan peluang pertumbuhan baru bagi penduduk di bermacam zona.
Agenda tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan yang mengacu pada potensi wilayah, di mana konsentrasi tidak sekadar pada sektor hulu penambangan atau pemanenan bahan baku, melainkan menyentuh level pemrosesan industri pabrikan.
Ia memaparkan bahwa hilirisasi menjadi jalan utama supaya Papua tidak sekadar berstatus sebagai pemasok material mentah, melainkan sanggup menembus jaringan nilai industri yang jauh lebih bernilai tinggi.
Melalui skema ini, keuntungan ekonomi tidak mengalir ke luar area, melainkan berputar di lingkup internal Papua dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih masif bagi segenap Orang Asli Papua.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ketika mengadakan agenda peninjauan kerja ke Papua Barat, kembali mengingatkan krusialnya efisiensi alokasi dana Otsus agar mampu menyumbang pengaruh konkret bagi tingkat kemakmuran rakyat.
Sektor yang menjadi perhatian utama di antaranya yakni ekspansi sektor industri komoditas andalan lokal yang kini pembangunannya mulai dipadukan secara menyeluruh dari sektor hulu hingga ke hilir.
Selaras dengan hal itu, Penanggung Jawab Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, Anton, menjabarkan bahwa perintisan berbasis kemasyarakatan menjadi instrumen krusial dalam memperkukuh hilirisasi di level masyarakat bawah.
Metode yang dipraktikkan berfokus pada penguatan adat istiadat sekaligus memperdayakan aspek perekonomian domestik secara berbarengan.
“Yang di sini lebih ke memperkuat aspek lokal. Jadi, kalau yang di Meranti itu teknologi industri sagu untuk skala besar. Yang di sini skala lokal, lebih banyak pendekatan budaya, sekaligus mengembangkan hilirisasinya,” ujar Anton.
Pola tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi sanggup diaplikasikan secara fleksibel mengikuti keunikan wilayah, sembari memelihara kesinambungan kehidupan sosial serta kultur masyarakat adat setempat. Pembentukan barang turunan di daerah juga menjadi instrumen vital guna menginisiasi mata rantai nilai ekonomi yang lebih panjang.
Keberpihakan pada percepatan hilirisasi ini ikut disuarakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Aparat negara, menurut dia, terus memacu proyek perluasan komoditas perkebunan milik rakyat yang disinergikan dengan industri pengolahan.
“Tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun. Totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden dan ia mengatakan bantuan ini dilanjutkan,” kata Amran.
Ia mengimbuhkan bahwa tiap kabupaten di Papua ikut berpartisipasi dalam program pemaksimalan komoditas strategis yang meliputi penguatan kapasitas produksi hingga hilirisasi, dengan mengelola area lahan mencapai ratusan ribu hektare di wilayah setempat.
Melalui pemantapan regulasi tersebut, ekspansi hilirisasi di wilayah Papua diproyeksikan bakal semakin membuka lebar gerbang kesempatan ekonomi bagi kesejahteraan yang lebih luas.
Perubahan peran dari sekadar penyedia komoditas mentah menjadi daerah pembuat produk bernilai tinggi menjadi pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan di Papua.