JAKARTA - Indonesia sedang memasuki era digitalisasi pendidikan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perangkat digital kini hadir di sekolah, bahkan sudah masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD.
Di tengah transformasi ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah Indonesia sedang membangun generasi yang siap menghadapi masa depan, atau sekadar membesarkan anak yang akrab dengan layar namun belum siap menjadi warga digital yang etis.
Pertanyaan tersebut disampaikan Nita Priyanti, Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Panca Sakti dan anggota ECED Council Indonesia. Nita menilai Indonesia perlu segera menggeser cara pandang terhadap digitalisasi pendidikan.
"Kemajuan digital tidak boleh hanya diukur dari jumlah perangkat atau akses internet. Yang lebih penting adalah apakah anak-anak kami mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, kritis, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Menurut Nita, transformasi pendidikan yang sesungguhnya bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada manusia yang mengoperasikan perangkat tersebut. Penetrasi internet di Indonesia memang sudah tinggi, namun belum diikuti kualitas literasi yang memadai.
Tantangan saat ini bukan lagi sekadar menghadirkan teknologi, melainkan memastikan anak memiliki kemampuan mengelola risiko digital, menjaga privasi, memilah informasi, dan berinteraksi secara etis.
"Kewarganegaraan digital bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi. Ini tentang bagaimana seseorang berpikir kritis, menghormati orang lain, menjaga privasi, memiliki empati, dan bertanggung jawab atas perilakunya di ruang digital," jelasnya.
Nita menekankan bahwa fondasi perilaku digital justru dibangun jauh lebih awal, bukan saat anak sudah memiliki media sosial. Kemampuan menghargai orang lain dan mengelola emosi merupakan keterampilan dasar yang menentukan perilaku seseorang di dunia digital.
Dalam konteks tersebut, Nita mengingatkan bahwa teknologi memang dapat memperkaya pengalaman belajar, namun tidak boleh menggantikan kebutuhan utama anak untuk bermain, bergerak, serta berinteraksi secara langsung.
"Persoalannya bukan ada atau tidak adanya teknologi. Persoalannya adalah bagaimana teknologi digunakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak," terangnya.
Nita juga memperingatkan bahaya modernisasi semu di sekolah, di mana teknologi hadir hanya dalam bentuk layar atau aplikasi, namun pendekatan pembelajarannya tidak berubah, sehingga anak tetap menjadi penerima informasi pasif.
Guru dan keluarga memegang peran sebagai garda terdepan. Keluarga, khususnya, perlu memperhatikan kualitas relasi yang dialami anak, karena kewarganegaraan digital dibentuk oleh kedekatan dan pendampingan, bukan oleh aplikasi.
Menjelang bonus demografi 2045, Nita menilai pemerintah perlu mengintegrasikan kewarganegaraan digital ke pembelajaran sejak usia dini, memperkuat literasi pedagogis guru, serta membangun budaya digital yang sehat di keluarga.
"Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan terus berkembang. Pertanyaannya adalah apakah kami sedang membentuk generasi yang mampu mengendalikan teknologi, atau justru generasi yang dikendalikan oleh teknologi," ujarnya.