JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan membidik pencapaian keseimbangan degradasi lahan atau Land Degradation Neutrality (LDN) seluas 12,3 juta hektare sampai tahun 2030 mendatang.
Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Dyah Murtiningsih menyampaikan kesepakatan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia selaku anggota konvensi internasional UNCCD.
"Indonesia berkomitmen untuk mencapai Land Degradation Neutrality, artinya antara lahan yang terdegradasi dengan yang direstorasi ini seimbang. Target kami sampai tahun 2030 sekitar 12,3 juta hektare," kata dia, saat dijumpai sesudah agenda "Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia" di Jakarta, Rabu.
Dyah menjabarkan pemenuhan target iklim global itu bakal dibarengi dengan percepatan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara besar-besaran lewat penanaman pohon di area dalam maupun di luar kawasan hutan.
Bukan hanya penanaman vegetasi, Kemenhut pun memadukannya dengan implementasi teknik sipil lewat pendirian infrastruktur konservasi tanah dan air di bermacam zona kritis di seantero Indonesia.
Infrastruktur sipil teknis yang bakal dimaksimalkan pendiriannya di lapangan mencakup bangunan penangkal erosi semisal gully plug (steker selokan), bendungan pengendali, bendungan penahan, sampai pembuatan sistem terasering (terracing).
Dyah membenarkan langkah pemulihan lahan tersebut saat ini masih menemui tantangan berat berupa tingginya intensitas bencana hidrometeorologi basah serta ancaman kekeringan yang mendera tanah air.
Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat ada 3.179 peristiwa bencana alam di sepanjang 2025, yang mana 90 persen di antaranya ialah bencana hidrometeorologi basah semisal banjir dan tanah longsor.
Fenomena bencana yang membawa imbas signifikan baik secara materiil maupun sosial pada rentang waktu tersebut ialah banjir bandang - tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Demi menanggulangi dinamika itu, Kemenhut mengundang kolaborasi antarsektor yang menghimpun pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga antarkementerian dan lembaga guna menerapkan manajemen lahan yang sehat.
Dyah mewanti-wanti, kecerobohan dalam memanage tata guna tanah secara bijaksana dapat memantik efek domino jangka panjang berbentuk krisis air bersih, kelangkaan stok pangan, hingga ancaman pada stabilitas ketahanan energi nasional.
"Kami mengajak semuanya berkolaborasi menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Ini harus menjadi bagian dari seluruh aspek masyarakat dalam menggunakan tanah untuk berbagai aktivitas dengan bijak," kata dia.