JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas andilnya dalam menyokong bermacam-macam program strategis pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional hingga realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pujian tersebut dilontarkan Prabowo tatkala menyampaikan amanat di Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).
Dalam momentum yang sama, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menjabarkan pelbagai pencapaian Polri dalam menyokong agenda prioritas pemerintah, mencakup pendirian dapur MBG, penguatan produksi pangan, hingga penataan infrastruktur logistik pertanian.
Terdapat kutipan menarik dalam pidato tersebut, yakni tatkala Presiden Ke-8 RI itu menaruh perhatian khusus pada keterlibatan Polri dalam menyokong program MBG lewat pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Pemimpin tertinggi di Indonesia itu mengaku kagum dengan mutu fasilitas yang dirancang Korps Bhayangkara. Malahan, ia melabeli dapur-dapur MBG kepunyaan Polri selaku yang paling unggul ketimbang fasilitas sejenis yang sudah ditinjaunya.
"Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujarnya.
Prabowo bahkan menyatakan mutu dapur MBG kepunyaan Polri telah memanen pengakuan dari bermacam-macam pihak, termasuk institusi internasional yang mengadakan inspeksi langsung ke Indonesia.
"Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," tandas Prabowo.
Target 1.500 Dapur MBG dan 3,5 Juta Penerima Manfaat
Merespons pujian tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memaparkan progres pembangunan SPPG Polri yang ditargetkan mampu menyentuh 1.500 unit di sepanjang tahun 2026.
Menurut Listyo, hingga pengujung Juni 2026 sebanyak 1.415 SPPG telah didirikan dalam beraneka tingkatan.
"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG dengan rincian 828 SPPG telah operasi, 227 SPPG dalam tahap operasional, dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 di antaranya dibangun pada daerah 3T," ujarnya.
Ia memaparkan semua fasilitas itu diproyeksikan sanggup mengakomodasi kisaran 3,5 juta penerima manfaat sekaligus menyerap sekitar 70.700 tenaga kerja. Demi merawat mutu layanan, Polri pun memberlakukan pelbagai standar keamanan pangan di tiap dapur MBG.
Sampai detik ini, sebanyak 348 SPPG telah memegang sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, beserta 285 sertifikat uji laboratorium air. Di samping itu, sebanyak 305 juru masak sudah mendapatkan pelatihan khusus.
Polri pun meramu buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang merangkum 80 variasi menu selaku panduan penyediaan santapan bergizi selaras standar kebutuhan nutrisi.
Bukan hanya itu, tiap dapur juga ditunjang beraneka fasilitas pembantu, mulai dari tandon air berbahan stainless steel, sistem penyaringan air dan reverse osmosis, water heater, instalasi pengolahan air limbah (biotank IPAL), steamer food tray, rak penyimpanan makanan, lampu ultraviolet, sampai test kit keamanan pangan.
"Sehingga sampai dengan saat ini, alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident [dalam pelaksanaan MBG]," kata Listyo.
Perlu Fokus ke Daerah 3T dan Dikelola Transparan
Kendati begitu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Trubus Rahadiansyah berpendapat andil Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pendirian SPPG demi menyokong program MBG bakal memanen legitimasi publik yang kian kuat jikalau dipusatkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun kawasan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
Menurut Trubus, pendirian SPPG di kawasan urban tidak bakal menghadirkan dampak persepsi yang masif jika dibandingkan dengan membidik daerah yang sepanjang ini minim akan akses layanan.
"Kalau mau Polri itu membangun SPPG khusus 3T atau fokus ke daerah miskin, baru masyarakat akan lebih percaya. Namun, kalau bangun di kota ya masyarakat juga tidak terlalu akan melihat sebuah langkah positif," kata Trubus kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Selain keadilan lokasi pendirian, Trubus memandang Polri patut membeberkan data penerima manfaat secara mendetail supaya publik bisa menakar efektivitas program yang digulirkan.
Ia mengutarakan data itu seyogianya memuat kuantitas penerima manfaat berlandaskan kategori, seperti murid sekolah negeri, sekolah swasta, pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Menurut Trubus, tantangan selanjutnya ialah menunjukkan bahwa SPPG Polri bisa dijadikan percontohan pengelolaan dapur MBG yang transparan serta akuntabel.
Ia menyebut ada dua problem yang paling memicu perhatian masyarakat pada program MBG, yaitu potensi keracunan makanan dan risiko penyimpangan anggaran. Jikalau kedua problematika itu bisa diantisipasi, lanjut Trubus, klaim Presiden menyangkut mutu SPPG Polri bakal kian gampang dipertanggungjawabkan secara objektif.
Di pihak lain, Trubus mengingatkan supaya perluasan andil Polri dalam pelbagai program pembangunan tidak menggeser fungsi pokok institusi layaknya yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menurutnya, tugas inti Polri tetap bertumpu pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada publik.
Ia menilai andil Polri di sektor logistik pangan berpotensi melahirkan tumpang tindih dengan instansi yang sejatinya memegang mandat di bidang itu, seperti Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, maupun Badan Gizi Nasional.
Trubus pun menggarisbawahi krusialnya keterbukaan perihal sumber pendanaan pembangunan SPPG agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat. Walaupun menyodorkan beberapa catatan kritis, tetapi Trubus menegaskan kalau tolok ukur fundamental kesuksesan suatu kebijakan publik tetap berada pada kegunaan yang diperoleh masyarakat.
Waspadai Tumpang Tindih Kewenangan
Senada, Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions Herry Mendrofa menilai sanjungan Presiden Prabowo Subianto pada dapur program MBG yang didirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka celah diskusi perihal kian lebarnya peran institusi kepolisian dalam agenda pembangunan nasional.
Menurut Herry, pengakuan Presiden atas mutu SPPG Polri perlu dibuktikan lewat standar kinerja yang objektif serta terukur. Ia memandang klaim kalau dapur MBG Polri merupakan yang terbaik, malahan disebut memanen pengakuan internasional, wajib ditopang indikator yang benderang.
Herry menerangkan kalau mutu layanan gizi tidak sekadar diukur dari pilar infrastruktur maupun fasilitas dapur semata, melainkan dari imbas riil ke masyarakat.
"Dalam konteks ekonomi politik pembangunan, kualitas layanan gizi tidak cukup dinilai dari infrastruktur fisik, melainkan dari outcome sosial yakni penurunan prevalensi stunting, peningkatan indeks gizi anak, efisiensi distribusi pangan, serta keberlanjutan rantai pasok," katanya.
Menurutnya, pengakuan internasional baru mempunyai signifikansi bila selaras dengan standar organisasi global layaknya World Health Organization maupun Food and Agriculture Organization, serta ditopang data empiris menyangkut naiknya kesejahteraan masyarakat.
Ia memaparkan setidaknya ada tiga implikasi pokok yang patut menjadi atensi pemerintah. Pertama, dari segi pelayanan publik, ekspansi andil Polri berpotensi menaikkan efektivitas pelayanan bila sanggup mengombinasikan kedisiplinan organisasi dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, di waktu yang sama ada risiko tumpang tindih kewenangan dengan kementerian ataupun lembaga sipil yang secara normatif mengemban mandat pembangunan.
Kedua, dari sudut pandang ekonomi politik, Herry menilai perluasan andil itu merefleksikan fenomena securitization of development, yakni saat isu-isu pembangunan sosial dan ekonomi kian banyak diurusi oleh institusi keamanan.
Menurutnya, strategi itu bisa memperkokoh kapasitas negara dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengaburkan sekat antara fungsi sipil dan fungsi aparat keamanan.
Ketiga, Herry memandang kejelasan pembagian wewenang menjadi faktor krusial supaya perluasan tugas Polri tidak memicu problem tata kelola.
Ia mewanti-wanti bahwa tanpa regulasi yang benderang, ekspansi fungsi itu bisa memunculkan kendala akuntabilitas dan transparansi karena institusi yang sepanjang ini berkonsentrasi pada penegakan hukum turut merambah ke ranah pelayanan publik.