JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana mendirikan Museum Perjalanan Pemilu usai mendapatkan hibah aset rampasan negara dengan nilai mencapai Rp3,2 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Museum ini akan menceritakan kembali perjalanan pemilu di Indonesia. Mulai dari pemilu pertama pada 1955 hingga saat ini yang sudah berlangsung 13 kali," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara KPU RI Nur Wakit Aliyusron dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Pihak KPU RI mengharapkan keberadaan museum tersebut mampu memperdalam edukasi serta kesadaran masyarakat mengenai esensi menjaga nilai integritas, keterbukaan, serta keikutsertaan dalam sistem demokrasi.
Selain itu, Nur Wakit Aliyusron menyampaikan bahwa KPU RI memberikan apresiasi tinggi sekaligus berterima kasih atas langkah nyata KPK dalam memulihkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi tersebut.
"Semoga penyerahan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus meningkatkan kolaborasi antarlembaga demi terwujudnya demokrasi lebih baik menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Di sisi lain, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto memaparkan bahwa pemindahtanganan aset ini berlandaskan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/MK/WKN.07/2026 yang terbit tanggal 12 Juni 2026.
Mungki menyebutkan bahwa Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan amanat kepada KPU RI agar menempatkan papan penanda khusus di lokasi aset tersebut yang memperjelas statusnya sebagai barang rampasan kasus korupsi. Hal ini ditujukan sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa aset hasil sitaan tidak dibiarkan telantar, melainkan dialihfungsikan menjadi sarana yang berguna bagi publik.
"Setelah ini, KPK akan memonitor berkala selama enam bulan hingga satu tahun ke depan demi memastikan pencatatan dokumen barang milik negara dan ketepatan pemanfaatannya," katanya.