JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi Provinsi Sumatra Barat bakal tetap terjaga di dalam target sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% sepanjang tahun 2026.
Kendati demikian, ancaman kenaikan harga pangan yang dipicu oleh perkembangan fenomena El Nino perlu diantisipasi pada paruh kedua tahun ini.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumatra Barat pada Juni 2026 berada di level 0,50% secara bulanan (month-to-month/mtm), melandai jika dibandingkan capaian Mei 2026 yang menyentuh angka 0,90% (mtm). Namun, untuk basis tahunan, inflasi bergerak naik ke posisi 4,70% (year-on-year/yoy).
Kepala Perwakilan BI Sumatra Barat M. Abdul Majid mengungkapkan bahwa secara akumulatif inflasi di daerah tersebut masih berada dalam kondisi yang aman, sehingga estimasi inflasi sepanjang tahun ini diprediksi tetap selaras dengan sasaran nasional.
“Mengacu pada terjaganya inflasi Sumbar secara akumulatif, inflasi Sumbar pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional,” kata Majid, Jumat (3/7/2026).
Walaupun begitu, ia mengingatkan bahwa sejumlah ancaman masih mengintai, khususnya potensi lonjakan harga pada komoditas pangan yang berasal dari wilayah terdampak El Nino. Ancaman ini berpeluang muncul saat tingkat konsumsi pangan masyarakat terus merangkak naik di tengah risiko hambatan cuaca.
Di samping itu, BI turut mencermati fluktuasi kenaikan harga energi global, hambatan pada rantai pasok, lonjakan ongkos logistik, pergeseran komoditas pangan dipicu perbedaan harga antardaerah, situasi bencana alam, hingga depresiasi nilai tukar rupiah yang berisiko memicu imported inflation serta pembengkakan biaya produksi.
“Terkait hal yang diwaspadai ini, BI bersama TPID Sumbar terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dengan memfokuskan langkah pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat,” tegasnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kini telah meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat perbaikan fasilitas serta infrastruktur pascabencana demi memastikan kelancaran distribusi pangan tidak terganggu.
Selain itu, pihak pemerintah juga semakin gencar menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) lewat skema tiga tepat guna mengontrol keterjangkauan harga pada komoditas utama, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tekanan inflasi lebih tinggi.
BI juga mendorong maksimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan basis neraca pangan demi mengamankan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga lintas daerah.
“Jadi kami juga melakukan penguatan ketahanan pasokan hortikultura melalui pengembangan urban farming serta penguatan peran kelompok tani cabai dan bawang sebagai champion penjaga stok saat terjadi defisit pasokan,” ujar Majid.
Tekanan Inflasi Mulai Melandai Secara akumulatif, laju inflasi Sumatra Barat dalam periode Januari–Juni 2026 berada di angka 0,98% (year-to-date/ytd). Angka ini mengindikasikan bahwasanya tekanan harga masih relatif aman walaupun inflasi secara tahunan mengalami peningkatan.
Pada Juni 2026, meredanya laju inflasi utamanya disokong oleh menyusutnya tekanan pada kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food), dengan tingkat inflasi yang turun ke posisi 0,56% (mtm) dari sebelumnya 2,47% (mtm) pada Mei.
Penurunan harga untuk komoditas cabai merah, daging ayam ras, serta telur ayam ras menjadi aspek penahan utama laju inflasi. Bahkan secara akumulatif sampai Juni, kelompok volatile food masih membukukan deflasi sebesar 3,28% (ytd).
Sebaliknya, dorongan inflasi justru bersumber dari kelompok transportasi seiring dengan adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta tingginya permintaan pada masa liburan sekolah. Harga bensin tercatat naik 3,28% (mtm) dengan kontribusi 0,14%, sedangkan tarif angkutan udara melonjak 6,01% (mtm) dengan andil 0,03% dipicu oleh kenaikan harga avtur serta tingginya aktivitas mobilitas publik.
Di sisi lain, sektor bahan bakar rumah tangga turut mencatatkan inflasi sebesar 3,20% (mtm) selaras dengan naiknya harga LPG nonsubsidi yang mengekor pergerakan harga energi global. Tekanan ini sebagian mampu diredam oleh koreksi harga pada komoditas pangan.
Daging ayam ras mencatatkan deflasi sebesar 7,32% (mtm) dengan andil -0,10%, sementara telur ayam ras menyusut 4,33% (mtm) dengan andil -0,03%. Komoditas sawi hijau, buncis, dan kangkung masing-masing juga mencatat deflasi sebesar -0,01%.
Pihak BI menilai, penurunan harga pada sektor unggas ini disebabkan oleh situasi excess supply DOC secara nasional yang berimbas pada melimpahnya pasokan di pasar.
Secara kewilayahan, tingkat inflasi bulanan paling rendah diduduki oleh Kota Bukittinggi dengan angka 0,35% (mtm) dan Kota Padang sebesar 0,36% (mtm), disokong oleh kondisi harga pangan yang relatif aman terkendali.
Sementara itu, inflasi paling tinggi berada di Kabupaten Pasaman Barat yang menyentuh angka 1,01% (mtm), diikuti oleh Kabupaten Dharmasraya di level 0,61% (mtm). Lonjakan di kedua daerah tersebut dipengaruhi oleh harga bensin, cabai merah, serta beberapa komoditas hortikultura yang mengalami kendala pasokan akibat faktor cuaca.
Kendati demikian, dorongan inflasi di kedua area ini masih mampu ditahan oleh penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras seiring melimpahnya ketersediaan pasokan unggas.
Secara tahunan, inflasi paling tinggi dicatatkan oleh Kabupaten Dharmasraya dengan angka 5,91% (yoy), dibuntuti oleh Pasaman Barat sebesar 5,90% (yoy), Kota Bukittinggi sebesar 4,52% (yoy), dan Kota Padang di angka 4,19% (yoy).