JAKARTA – Persaingan nilai jual komoditas bahan bakar minyak (BBM) di Nigeria terpantau kian meruncing seiring adanya desakan keras dari pemerintah setempat kepada para pelaku industri. Pelaku usaha diminta segera memangkas harga bensin menyusul kemerosotan harga minyak mentah di pasar global.
Jika biaya pasokan bahan bakar tersebut terus menyusut, proyeksi nilai jual BBM di negara itu diperkirakan dapat merosot hingga di bawah 800 naira atau berkisar Rp10.400 per liter. Langkah ini dinilai relevan dengan kondisi penurunan harga minyak mentah dunia.
Menteri Negara Sumber Daya Minyak Nigeria, Heineken Lokpobiri, menilai bahwa harga bensin yang dipatok oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saat ini sudah tidak sejalan dengan perkembangan pasar. Ia menegaskan harga yang dibayar masyarakat "tidak mencerminkan biaya minyak mentah".
"Pendapat saya adalah bahwa harga saat ini tidak mencerminkan biaya sebenarnya," katanya usai pertemuan dengan regulator, Kilang Dangote, dan pelaku industri hilir di Abuja, seperti dikutip Business Insider Africa, Selasa (7/7/2026).
Lokpobiri memaparkan, ketika harga minyak mentah acuan Brent melonjak sampai level US$118 atau sekitar Rp2,11 juta per barel, nilai jual bensin domestik spontan melonjak naik. Namun kini, ketika Brent melorot ke kisaran US$71 atau setara Rp1,27 juta per barel, harga bensin di SPBU belum disesuaikan.
"Ketika harga Brent mencapai US$118, harganya naik dengan cepat. Sekarang harganya turun drastis. Mengapa tidak turun dengan cara yang sama?" ujarnya.
Pihak otoritas pemerintahan tidak menampik bahwa sejumlah pelaku usaha masih menghabiskan stok lama yang dibeli sewaktu harga minyak masih melambung tinggi. Meski demikian, pasokan anyar kini didapat dengan biaya operasional yang jauh lebih murah.
Lokpobiri berpendapat keuntungan dari penghematan biaya tersebut semestinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat umum. Caranya adalah dengan segera memberlakukan pemotongan harga, baik pada tingkat grosir maupun eceran di pasar.
Guna menindaklanjuti situasi ini, pemerintah meminta Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority (NMDPRA) memperketat pengawasan pasar. Mereka juga dituntut meningkatkan transparansi nilai jual agar tidak merugikan konsumen.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan deregulasi pada sektor hilir sepatutnya melahirkan iklim kompetisi yang sehat sekaligus harga yang lebih terjangkau bagi publik. Tujuan utamanya bukan sekadar mempertebal margin keuntungan sepihak bagi para pelaku usaha.
Sinyal positif mengenai penurunan harga komoditas ini juga mulai disuarakan oleh para pelaku industri. Presiden Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria (IPMAN), Abubakar Shettima, menyatakan kesiapan para pemasar independen untuk memotong harga.
"Kapan pun ada penurunan harga, kami siap menurunkan harga bahkan di bawah 800 naira, bahkan bukan 900 naira," katanya.
Shettima membeberkan bahwa kelompok pemasar independen sejauh ini telah memotong harga bensin sekitar 125 naira atau setara Rp1.625 per liter. Langkah strategis dari Kilang Dangote yang menyuplai BBM langsung ke pemasar juga disambut dengan sangat baik.
Kerja sama distribusi langsung ini dinilai mampu memicu persaingan usaha yang lebih sehat sekaligus memotong biaya jalur logistik secara signifikan. Langkah ini dipandang menguntungkan bagi pengusaha lokal.
"Kami mencoba untuk mendorong kilang lokal kami," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif NMDPRA, Rabiu Umar, menjelaskan bahwa agenda pertemuan antara regulator dan pelaku industri ini diadakan untuk merespons gelombang protes warga. Masyarakat mengeluhkan mahalnya bensin saat minyak mentah dunia melemah.
Umar merasa optimis bahwa metode pendekatan kolaboratif ini dapat membuahkan hasil berupa pemotongan harga komoditas bensin. Hal serupa sebelumnya juga telah berhasil diterapkan pada sektor pasar gas petroleum cair.
Apabila tren penurunan biaya pasokan terus berlanjut dan kapasitas distribusi dari Kilang Dangote semakin masif, ruang penurunan harga bensin diproyeksikan terbuka hingga di bawah Rp10.500 per liter. Pemotongan harga ini diharapkan mampu meredam laju inflasi secara nasional.