JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil secara intensif demi menopang kelancaran jalur distribusi logistik di kawasan Kalimantan Barat (Kalbar).
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menerangkan bahwa jaminan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM merupakan elemen krusial. Peran vital tersebut berdampak langsung pada rantai pasok barang, roda perekonomian, serta konektivitas wilayah di Kalimantan Barat.
Sebagai pusat perputaran arus logistik utama di Kalimantan Barat, Kota Pontianak memegang posisi yang sangat penting bagi pergerakan masyarakat. Kelancaran pasokan energi di kota ini menjadi kunci utama bagi mobilitas harian warga sekitar.
Demi mendukung kelancaran aktivitas itu, BPH Migas turun langsung memantau proses penyaluran energi di Pontianak. Proses pengawasan ini menyisir area penampungan dari integrated terminal hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Sebagai tulang punggung distribusi logistik di Kalimantan Barat, keandalan pasokan dan penyaluran BBM di Pontianak harus terus terjaga," katanya saat mengunjungi Integrated Terminal (IT) Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (6/7).
Wahyudi mengonfirmasi bahwa dari hasil pemantauan lapangan, proses pemenuhan kebutuhan serta penyaluran BBM berjalan tanpa kendala. Kondisi aman ini dinilai mampu menopang pergerakan ekonomi daerah dengan baik.
Peningkatan pada sektor logistik dan pergerakan masyarakat secara otomatis memicu kenaikan angka konsumsi energi di Kalimantan Barat. Situasi ini menjadi indikator positif bagi pertumbuhan aktivitas usaha di lapangan.
Hingga periode Juni 2026, angka pemakaian jenis BBM tertentu (JBT) berupa solar mencatatkan kenaikan sebesar 6,5 persen. Sementara itu, untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) berupa Pertalite ikut naik sebesar 2,5 persen.
Kendati grafik konsumsi memperlihatkan tren kenaikan, pemerintah memastikan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi maupun kompensasi aman. Pasokan tersebut dipastikan tetap melimpah demi menjamin kelancaran roda usaha masyarakat.
"Pemerintah terus hadir memastikan penyediaan BBM subsidi maupun BBM kompensasi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Bersama PT Pertamina Patra Niaga, kami akan terus memperkuat keandalan pasokan, mengantisipasi potensi hambatan distribusi, serta memastikan penyaluran BBM tepat sasaran," kata Wahyudi.
Jalur distribusi energi di wilayah Kalimantan Barat saat ini ditopang oleh fasilitas operasional yang tersebar luas. Terdapat 151 unit SPBU reguler, 75 unit SPBU untuk wilayah 3T, 42 unit Pertashop, dan 17 unit SPBU nelayan di dua kota dan 14 kabupaten.
Selesai meninjau IT Pontianak, Wahyudi bergeser memantau fasilitas SPBU yang berlokasi di area Pelabuhan Peti Kemas Pontianak. Area pelabuhan tersebut merupakan jalur krusial yang dilalui oleh kendaraan pengangkut barang logistik.
Di lokasi SPBU tersebut, Wahyudi meninjau langsung proses pengisian bahan bakar kepada para pelanggan. Ia memastikan akurasi takaran serta berdialog dengan operator dan para pengemudi angkutan untuk menyerap aspirasi.
"Hasilnya, menunjukkan penggunaan BBM masih dalam batas yang wajar. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan. Penggunaan BBM yang wajar merupakan bentuk dukungan bersama dalam menjaga ketersediaan pasokan, menghindari antrean, serta memastikan BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak," katanya menjelaskan.
Wahyudi menekankan bahwa BPH Migas akan terus mempererat kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan penegak hukum. Sinergi ini bertujuan menjaga keandalan pasokan bahan bakar dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Region Manager Retail Sales Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, menyatakan kesiapan korporasi dalam mengawal mandat pemerintah. Pihaknya berkomitmen penuh mengamankan rantai pasok energi bagi masyarakat.
"Sebagai badan usaha penugasan dalam pendistribusian BBM dari pemerintah, kami berkomitmen melaksanakan penugasan dengan sebaik-baiknya dan turut memastikan penyaluran BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar dia.
Apresiasi positif datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPD Aptrindo) Kalbar, Al Amin. Pihaknya berterima kasih karena pemerintah konsisten mendahulukan alokasi BBM bersubsidi bagi armada angkutan logistik.