JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengumumkan telah menjalankan lima langkah koordinasi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah sepanjang paruh pertama tahun 2026. Salah satu langkah konkretnya adalah mendongkrak remunerasi BI untuk saldo rekening kas milik pemerintah yang tersimpan di bank sentral.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa penambahan remunerasi ini bertujuan membantu meringankan beban pemerintah dalam membayar bunga utang. Langkah ini diambil setelah kedua pihak sepakat mendongkrak tingkat imbal hasil (yield) surat utang SBN dan SRBI untuk menarik minat investor luar negeri.
Kebijakan bersama antara otoritas fiskal dan moneter tersebut sengaja dirancang demi memulihkan keperkasaan nilai tukar rupiah yang belakangan ini terus mengalami tekanan pelemahan.
"Selama ini kami kasih remunerasi 80% dari BI Rate, kami akan tingkatkan BI Rate plus sekian untuk mengompensasi kenaikan beban bunga. Karena suku bunga SBN-nya naik, semua kenaikan beban bunga kami akan tanggung," terang Perry pada rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Perry menilai skema penyesuaian ini menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Kenaikan keuntungan dari aset rupiah seperti SBN dan SRBI diproyeksikan mampu memperkuat posisi mata uang Garuda terhadap dolar AS.
Di sisi lain, pembengkakan pengeluaran bunga yang musti dibayar pemerintah akibat yield SBN yang melonjak tinggi nantinya bakal digantikan sepenuhnya oleh bank sentral.
"Ini win-win solution. Inflow-nya masih masuk, rupiahnya stabil, beban bunganya kami akan kembalikan, kami pastikan sehingga pemerintah tidak lagi break even point," tutur Gubernur BI dua periode ini.
Selain urusan kompensasi bunga surat utang, masih ada empat bentuk kerja sama lain yang dijalankan. BI terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengatur ritme penerbitan instrumen SBN maupun SRBI ke pasar.
Langkah berikutnya difokuskan pada pengamanan ketersediaan likuiditas di industri perbankan dan pasar uang. BI dan Kemenkeu berkomitmen menjaga agar pertumbuhan uang primer (M0) tetap melaju di angka ganda, di mana pada Juni lalu berhasil tumbuh 14,1%.
Bukan hanya itu, stabilitas nilai tukar juga menjadi prioritas yang dikawal ketat oleh kedua lembaga. Oleh sebab itu, BI dan Kemenkeu kompak menaikkan imbal hasil SBN serta SRBI demi memicu masuknya modal asing.
Perry mengklaim strategi ini terbukti ampuh membalikkan arus modal ke dalam negeri. Pada kuartal I/2026, pasar domestik sempat mencatat net outflow sebesar US$1,47 miliar, hasil dari masuknya dana ke SRBI US$1,78 miliar yang tergerus modal keluar di pasar saham US$1,76 milar dan SBN US$1,46 miliar.
Situasi tersebut berbalik positif pada kuartal II/2026 dengan torehan net inflow mencapai US$7,98 BIliar. Secara rinci, modal asing mengalir masuk ke SRBI sebesar US$8,48 miliar dan ke SBN senilai US$1,78 miliar, meskipun pasar saham masih mencatatkan modal keluar sebesar US$2,3 miliar.
Langkah koordinasi terakhir yang tidak kalah penting adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membentengi tingkat inflasi domestik dari guncangan lonjakan harga komoditas global.