JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya agar jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan Maung, kendaraan produksi dalam negeri dari PT Pindad, sebagai kendaraan dinas.
Pernyataan ini disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna pada Senin 20 Oktober 2025, dan menimbulkan sorotan publik terkait kesiapan industri otomotif nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi permintaan tersebut. Menurutnya, realisasi penggunaan Maung untuk seluruh menteri dan kepala lembaga sangat mungkin dilakukan, asal kapasitas produksi industri mencukupi.
“Tahun ini harusnya ada. Cuma kan, rupanya kapasitasnya belum cukup,” ungkap Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa ketersediaan kendaraan bukan masalah anggaran, melainkan kemampuan produksi PT Pindad sebagai produsen Maung.
Varian Maung dan Kesiapan Industri
Maung MV3 Tangguh, kendaraan yang saat ini digunakan TNI, tersedia dalam beberapa varian. Varian standar dengan atap terbuka dapat menampung empat orang personel.
Selain itu, ada Maung MV3 Komando dengan atap hard top, serta Maung MV3 Jelajah dengan atap soft top, yang dirancang untuk kebutuhan operasional berbeda.
Purbaya menegaskan bahwa anggaran untuk pengadaan Maung telah disiapkan. “Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja. Uangnya ada,” jelasnya.
Hal ini menekankan bahwa pemerintah siap mendukung produksi kendaraan nasional, asal kapasitas produksi mencukupi untuk memenuhi permintaan jajaran kabinet.
Dorongan Presiden untuk Kendaraan Nasional
Prabowo menekankan bahwa penggunaan Maung bukan sekadar simbol, melainkan bentuk dukungan terhadap produk dalam negeri.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan, “Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai MAUNG saya gak mau tahu. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja.”
Pernyataan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan produksi lokal, sekaligus memperkuat industri strategis nasional. Selain mendukung PT Pindad, langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri dan kemandirian teknologi kendaraan.
Tantangan Kapasitas Produksi
Meski dorongan pemerintah kuat, ada tantangan nyata terkait kapasitas produksi. Saat ini, PT Pindad masih menyesuaikan kemampuan manufakturnya untuk memenuhi permintaan dalam negeri.
Hal ini menjadi faktor penentu kapan seluruh jajaran kabinet dapat menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas resmi. Purbaya menekankan bahwa kendala bukan pada dana.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk pembelian kendaraan tersebut. “Kalau masalah uang, itu gampang, tinggal produksi saja,” katanya.
Dengan demikian, fokus utama kini adalah peningkatan kapasitas industri agar kendaraan tersedia sesuai kebutuhan.
Dukungan terhadap Produk Dalam Negeri
Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengoptimalkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
Penggunaan Maung oleh menteri dan kepala lembaga diharapkan menjadi simbol dukungan terhadap produk lokal, sekaligus mendorong inovasi dan pengembangan kendaraan nasional.
Selain aspek simbolik, kendaraan Maung juga dirancang untuk tangguh, serbaguna, dan sesuai kebutuhan operasional pemerintahan maupun militer. Dengan begitu, penggunaan Maung tidak hanya mendukung industri lokal, tetapi juga menjawab kebutuhan kendaraan resmi yang aman dan fungsional.
Langkah Selanjutnya
Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus memantau kesiapan industri dan segera merealisasikan penggunaan Maung secara bertahap.
Dengan kapasitas produksi yang meningkat, seluruh menteri dan pimpinan lembaga diharapkan dapat segera beralih ke kendaraan nasional, sebagaimana arahan Presiden.
Langkah ini juga menjadi sinyal bagi sektor industri strategis bahwa dukungan pemerintah nyata, mulai dari penyediaan anggaran hingga dorongan penggunaan produk dalam negeri. Jika berhasil, strategi ini akan menjadi model bagi percepatan adopsi kendaraan nasional di sektor publik lainnya.
Sinergi Pemerintah dan Industri Strategis
Purbaya menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan PT Pindad merupakan contoh sinergi strategis untuk pembangunan nasional. Pemerintah menyediakan dukungan finansial dan kebijakan, sementara PT Pindad menyesuaikan kapasitas produksi dan inovasi produk.
“Kalau industrinya siap, semua bisa dilakukan,” ujar Purbaya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kesuksesan program ini tergantung pada kesiapan sektor industri strategis, bukan semata-mata kebijakan pemerintah.