JAKARTA - Di tengah tekanan global yang kian dinamis, stabilitas fiskal menjadi salah satu indikator utama dalam menjaga kepercayaan pasar dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Pemerintah pun terus menegaskan komitmennya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara disiplin dan terukur. Hal ini ditegaskan langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap berada dalam jalur aman.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap defisit anggaran akibat tekanan harga komoditas global.
Namun, pemerintah menilai bahwa berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan mampu menjaga keseimbangan fiskal hingga akhir tahun.
Defisit Tetap Terkendali Di Tengah Tekanan Global
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Ia menegaskan, defisit fiskal masih dalam batas aman dan pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati.
Purbaya menyampaikan, pemerintah terus menjaga kesinambungan fiskal sekaligus menyiapkan ruang untuk merespons gejolak ekonomi global.
“Defisitnya terkendali dan anggarannya tidak morat marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung berbagai skenario hingga akhir tahun, termasuk asumsi harga minyak yang bisa mencapai rata-rata 100 dollar AS per barel. Meski demikian, kondisi fiskal dinilai tetap terkendali.
“Hitungan kita sekarang sampai 100 dollar rata-rata sampai akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” kata dia.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi APBN karena pemerintah telah mengelola anggaran secara disiplin dan terukur.
“Defisitnya terkendali dan anggarannya tidak morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” jelas Purbaya.
Realisasi Defisit Dan Pendapatan Negara
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp 135,7 triliun atau setara 0,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, defisit tersebut meningkat signifikan. Pada Februari 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp 30,7 triliun atau sekitar 0,13 persen dari PDB.
Dari sisi pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp 358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp 3.153,6 triliun. Realisasi tersebut meningkat 12,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 317,4 triliun.
Secara rinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp 290 triliun atau 10,8 persen dari target Rp 2.693,7 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan pada Februari 2025 yang sebesar Rp 240,6 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 68 triliun atau 14,8 persen dari target Rp 459,2 triliun.
Belanja Negara Meningkat Untuk Dorong Ekonomi
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan pengeluaran sebesar Rp 493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu belanja negara dalam APBN 2026 yang mencapai Rp 3.842,7 triliun.
Realisasi tersebut meningkat 41,9 persen dibandingkan belanja negara pada Februari 2025 yang sebesar Rp348,1 triliun.
Kenaikan belanja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program prioritas.
Meski demikian, peningkatan belanja tetap diimbangi dengan pengelolaan defisit yang terukur agar tidak membebani fiskal dalam jangka panjang.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal negara.
Strategi Pemerintah Jaga Kesehatan Fiskal
“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,” kata Purbaya.
Pernyataan ini menunjukkan optimisme pemerintah terhadap kinerja penerimaan negara yang menjadi salah satu penopang utama APBN. Dengan pertumbuhan pajak yang positif, ruang fiskal dinilai masih cukup untuk mendukung berbagai program pembangunan.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah efisiensi dan optimalisasi belanja untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Kebijakan ini menjadi penting dalam menghadapi ketidakpastian global, termasuk fluktuasi harga energi dan potensi perlambatan ekonomi dunia.
Dengan pengelolaan yang disiplin, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Secara keseluruhan, kondisi APBN yang tetap terkendali mencerminkan ketahanan fiskal Indonesia di tengah tekanan eksternal. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang konsisten, pemerintah optimistis dapat menjaga defisit tetap dalam batas aman hingga akhir tahun.
