JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa perluasan infrastruktur dasar serta jaringan konektivitas bakal menjadi fokus utama kerja instansinya pada 2027 untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta kesetaraan pembangunan.
Ia memaparkan pembangunan sarana prasarana tidak melulu berkutat pada aspek fisik semata, namun diarahkan penuh untuk menyokong agenda besar nasional, mulai dari swasembada pangan, kemandirian energi, pasokan air bersih, penguatan kompetensi SDM, hingga integrasi lintasan wilayah.
“Infrastruktur itu tidak dibangun hanya sekadar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional,” kata AHY usai rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dirinya, Kementerian Koordinator IPK membawahi koordinasi lima kementerian teknis beserta lembaga terkait guna mengawal pembangunan nasional berjalan linier dengan sasaran dan menyalurkan kegunaan nyata bagi masyarakat publik.
AHY mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur mendasar akan menjadi fokus utama lantaran memberikan dampak langsung pada kualitas hidup warga sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
“Karena itu, kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membuat kehidupan masyarakat lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa instansinya akan mengencangkan fungsi koordinasi, pemantauan, serta evaluasi langsung di lapangan guna menjamin eksekusi rupa-rupa proyek infrastruktur berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan.
Menurut AHY, tanggung jawab kementerian koordinator tidak sebatas pada koordinasi di level pusat saja, melainkan ikut mengawal implementasi program pembangunan secara riil di tingkat daerah.
“Kami justru lebih banyak melakukan kunjungan ke lapangan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi agar progres pembangunan berjalan baik,” ungkapnya.
Di samping itu, Badan Anggaran DPR RI telah mengetok persetujuan pagu anggaran indikatif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan senilai Rp276,8 miliar dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
AHY menyatakan alokasi anggaran tersebut diharapkan mampu menyokong pengerjaan tugas koordinasi, pengawasan, serta pengawalan berbagai program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.
"Pagu sebesar Rp276 miliar yang telah kami ketahui itu mudah-mudahan dapat membantu kerja-kerja operasional maupun pengawasan," ucap dia.
Pihaknya juga konsisten memacu kolaborasi terpadu antara jajaran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar proyek sarana prasarana sanggup memberikan dampak masif bagi roda perekonomian daerah.
Berdasarkan pandangan AHY, tiap-tiap proyek infrastruktur wajib memicu keuntungan ekonomi jangka panjang, termasuk menaikkan aksesibilitas, memperkuat episentrum pertumbuhan baru, serta memperlebar pemerataan pembangunan di segenap wilayah Nusantara.
Saat ini, Kemenko IPK tengah mengawal beberapa proyek strategis nasional pada sektor infrastruktur dan konektivitas, termasuk proyek perluasan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hingga jalur kereta api nasional.
Lebih dari itu, Kemenko IPK turut mengawasi berjalannya target Program Tiga Juta Rumah, pembenahan akses jalan daerah, sampai penguatan infrastruktur irigasi dan sistem distribusi air demi mewujudkan swasembada pangan nasional.
