JAKARTA - Upaya pemerintah menjaga daya saing industri nasional kembali mendapat angin segar. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa sektor industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan mendapatkan tambahan pasokan gas dalam waktu dekat.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah terus berkomitmen menstabilkan biaya energi bagi dunia industri, terutama di tengah tantangan global yang memengaruhi distribusi dan harga energi. 

Menurut Agus, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan jaminan terkait tambahan suplai gas tersebut, yang akan segera dimanfaatkan oleh industri dalam negeri.

“Saya sudah mendapatkan jaminan dari Kementerian ESDM bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki tambahan suplai gas yang bisa dimanfaatkan untuk industri,” ujar Agus di Gedung Kemenperin, Jakarta Selatan.

Tambahan Pasokan untuk 225 Perusahaan Penerima HGBT

Agus menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 225 perusahaan penerima HGBT dengan total kuota sebesar 693.307 BBTUD. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari tujuh sektor industri strategis, yaitu pupuk, baja, keramik, petrokimia, oleochemical, sarung tangan karet, dan kaca.

Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76K/2025, yang menjadi dasar pemberian harga gas bumi tertentu bagi sektor industri. Meski demikian, volume pasokan gas untuk industri mengalami penurunan sekitar 22 persen dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk realisasi distribusi energi dan dinamika pasokan global. Namun, Menperin menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Upaya penambahan pasokan dan efisiensi kebijakan terus dilakukan agar industri nasional tetap dapat beroperasi optimal.

Menjaga Keberlanjutan Produksi dan Daya Saing Nasional

Dalam pernyataannya, Agus menekankan bahwa ketersediaan energi, terutama gas bumi, merupakan elemen vital bagi keberlangsungan sektor industri nasional. 

Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan bahwa setiap kebijakan energi dapat mendukung produktivitas industri dan stabilitas ekonomi nasional.

“Meski masih dihadapkan pada tantangan realisasi, distribusi energi, dan fluktuasi harga, pemerintah terus berupaya menyempurnakan kebijakan agar dapat mendukung keberlanjutan produksi industri dalam negeri dan memperkuat daya saing produk nasional,” ujar Agus.

Menurutnya, stabilitas pasokan gas menjadi fondasi penting bagi industri padat energi seperti baja, pupuk, dan petrokimia. Tanpa ketersediaan energi dengan harga kompetitif, sektor industri akan kesulitan menjaga efisiensi biaya dan mempertahankan daya saing produk Indonesia di pasar global.

HGBT, Instrumen Penting untuk Menopang Pertumbuhan Industri

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT telah lama menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mendukung sektor manufaktur nasional. 

Program ini memungkinkan perusahaan industri mendapatkan pasokan gas dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, sehingga dapat menekan biaya produksi.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan bahwa penerapan HGBT terbukti membantu banyak perusahaan dalam menjaga kestabilan biaya produksi, mendorong ekspansi usaha, dan mempertahankan lapangan kerja di tengah gejolak harga energi global.

“Ketersediaan energi dengan harga terjangkau adalah kunci bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan. HGBT bukan hanya instrumen insentif, namun merupakan fondasi untuk menarik investasi baru dan menguatkan basis manufaktur nasional,” kata Ma’ruf.

Dengan kebijakan ini, pelaku industri memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk melakukan inovasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar ekspor. Di sisi lain, HGBT juga berperan penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur Indonesia.

Tantangan Pasokan dan Peran Kementerian ESDM

Meski keberadaan HGBT terbukti membawa dampak positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal distribusi dan kontinuitas pasokan gas. Oleh karena itu, dukungan dari Kementerian ESDM menjadi krusial.

Dengan adanya jaminan tambahan suplai gas, diharapkan industri tidak lagi menghadapi risiko keterlambatan distribusi maupun fluktuasi harga yang bisa menghambat proses produksi. 

Pemerintah juga terus berupaya memperkuat infrastruktur energi nasional agar dapat menjangkau kawasan industri di seluruh Indonesia.

Langkah kolaboratif antara Kemenperin dan ESDM ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih stabil, efisien, dan kompetitif, sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.

Arah Kebijakan Energi untuk Pertumbuhan Industri Berkelanjutan

Penambahan pasokan gas bagi penerima HGBT bukan hanya bentuk intervensi jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur industri nasional.

 Dengan harga gas yang lebih kompetitif, sektor manufaktur diharapkan dapat meningkatkan ekspor, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan kedaulatan industri. Melalui sinergi lintas kementerian, Indonesia berupaya menciptakan sistem energi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi rakyat.

Dengan dukungan tambahan pasokan gas dan penguatan kebijakan HGBT, pemerintah optimistis industri nasional akan semakin tangguh menghadapi tantangan global dan terus menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.