JAKARTA - Pemerintah menaruh harapan besar pada program Makan Bergizi Gratis sebagai penggerak ekonomi pada awal 2026.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diproyeksikan mulai berjalan lebih optimal sejak awal tahun dan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi serta perputaran ekonomi nasional.
Besarnya alokasi anggaran yang disiapkan mencerminkan posisi strategis program ini dalam kebijakan fiskal pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada kuartal I/2026 akan mencapai sekitar Rp80 triliun.
Belanja dalam skala besar ini diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini, seiring mulai masifnya pelaksanaan program di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa program MBG yang telah dianggarkan dalam APBN dengan total nilai Rp355 triliun akan mulai berjalan secara optimal sejak tahun ini, setelah melalui fase awal pada tahun sebelumnya.
Proyeksi Belanja Kuartal Awal Tahun
Airlangga menjelaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan MBG sejak awal 2026 akan langsung tercermin pada besaran belanja pemerintah. Ia menilai kuartal pertama menjadi periode krusial karena menjadi titik awal penguatan dampak ekonomi dari program tersebut.
“MBG akan optimal mulai tahun ini, dan Q1 itu kan kira-kira akan spending-nya sekitar Rp80 triliun. Jadi harapannya itu bisa juga menjadi pendorong perekonomian di kuartal pertama,” terang Airlangga kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.
Menurutnya, belanja program MBG tidak hanya berdampak pada penerima manfaat secara langsung, tetapi juga akan menggerakkan rantai pasok yang luas. Kebutuhan bahan pangan seperti daging, telur, dan komoditas lainnya dipastikan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penerima dan satuan pelayanan yang beroperasi.
Dampak berlapis inilah yang membuat pemerintah optimistis MBG dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional, khususnya di sektor pertanian, peternakan, distribusi pangan, dan jasa pendukung lainnya.
Target Penerima Dan Infrastruktur Pelaksana
Berdasarkan pemberitaan Bisnis pada 2025, Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program MBG menyebutkan bahwa program tersebut dirancang menyerap anggaran hingga Rp1,2 triliun per hari. Angka tersebut mencerminkan skala besar program serta tantangan pelaksanaannya di lapangan.
Pada September 2025, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penerima manfaat MBG dapat mencapai 82,9 juta orang. Sasaran tersebut mencakup siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok lain yang membutuhkan asupan gizi.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Targetnya mencakup 25.400 unit SPPG di wilayah aglomerasi serta 6.000 unit SPPG di daerah terpencil. Keberadaan dapur-dapur ini menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi ke seluruh wilayah Indonesia.
Namun demikian, capaian tersebut membutuhkan kesiapan logistik, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor yang kuat agar program dapat berjalan sesuai rencana.
Evaluasi Realisasi Tahun Sebelumnya
Meski target 2026 terbilang ambisius, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG pada tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi program MBG belum sepenuhnya mencapai target, baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat.
Anggaran MBG pada 2025 tercatat sebesar Rp71 triliun, atau hampir seperlima dari pagu anggaran tahun ini. Dari jumlah tersebut, realisasi hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen. Data hingga 7 Januari 2026 menunjukkan bahwa MBG telah diterima oleh 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima.
Selain itu, program MBG pada periode tersebut melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi serta menyerap tenaga kerja sebanyak 789.319 orang. Angka ini menunjukkan kontribusi program terhadap penciptaan lapangan kerja, meski masih terdapat ruang untuk peningkatan.
Thomas Djiwandono, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, memaparkan bahwa sebagian besar realisasi anggaran MBG langsung dirasakan oleh masyarakat. Dari total realisasi Rp51,5 triliun per 31 Desember, sebesar Rp43,3 triliun diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi.
“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun,” terang Tommy.
Evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat dan menyempurnakan pelaksanaan MBG pada 2026. Dengan serapan anggaran yang lebih besar sejak kuartal awal, pemerintah berharap program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.