JAKARTA - Perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Setelah melalui fase tanggap darurat, beberapa daerah kini memasuki tahap baru yang berfokus pada pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. 

Pergeseran status ini menjadi indikator bahwa proses penanganan bencana mulai bergerak dari respons cepat menuju upaya pemulihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten dan kota di Sumatra telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Penetapan ini dilakukan seiring dengan progres penanganan bencana di lapangan yang terus mengalami perkembangan. 

“Beberapa kabupaten dan kota sudah masuk masa transisi darurat, meskipun ada juga yang masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai kebutuhan penanganan di lapangan,” kata Pratikno.

Daerah Terdampak Masuki Tahap Transisi

Pratikno menjelaskan bahwa penetapan status transisi darurat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Beberapa daerah yang telah memasuki masa transisi darurat antara lain Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Besar, Padangsidimpuan, Padang Panjang, hingga Mandailing Natal.

Status transisi darurat menandai dimulainya langkah-langkah pemulihan yang lebih terfokus, terutama pada penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak. Pada tahap ini, pemerintah mulai mengalihkan perhatian dari penanganan darurat menuju pemulihan sosial dan ekonomi, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan.

Penetapan status tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat berbagai program pemulihan dengan dukungan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan.

Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap

Salah satu indikator utama masuknya masa transisi darurat adalah dimulainya pembangunan Hunian Sementara dan Hunian Tetap di wilayah terdampak. Pratikno menyebut bahwa proses pembangunan hunian tersebut telah berjalan di berbagai lokasi dengan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Tahapan pembangunan mencakup pendataan calon penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi awal. Seluruh proses dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan TNI, Polri, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut Pratikno, percepatan pembangunan hunian menjadi prioritas agar masyarakat terdampak dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak. Hunian sementara disiapkan sebagai solusi jangka pendek, sementara hunian tetap dirancang untuk mendukung pemulihan jangka panjang.

Perkembangan Pemulihan di Aceh dan Sumatera Utara

Di Provinsi Aceh, progres pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak terus menunjukkan kemajuan. Pratikno menjelaskan bahwa Kota Lhokseumawe telah menetapkan skema pembangunan hunian tetap secara langsung. Sementara itu, Kabupaten Pidie telah membangun sejumlah unit hunian sementara dengan target penyelesaian dalam waktu dekat.

“Jadi, semua kabupaten dan kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini,” kata Pratikno. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan perhatian yang sama dalam proses pemulihan.

Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga menjadi salah satu contoh daerah yang langsung menetapkan pembangunan hunian tetap. Lokasi pembangunan telah tersedia dan proses konstruksi sudah dimulai dengan target penyelesaian dalam waktu sesingkat mungkin. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak di wilayah tersebut.

Progres Pembangunan di Sumatera Barat

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan hunian sementara telah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota. Pratikno menyebut beberapa wilayah seperti Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam sebagai daerah yang telah memulai pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

Pembangunan hunian di wilayah-wilayah tersebut ditargetkan rampung dalam beberapa minggu ke depan. Pemerintah berharap percepatan ini dapat membantu masyarakat segera kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara normal, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung agar pemulihan berjalan menyeluruh. Penyiapan akses jalan, fasilitas umum, serta layanan dasar menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pemulihan pascabencana.

Pratikno menegaskan bahwa keberhasilan proses pemulihan sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antarinstansi pemerintah dan dukungan seluruh komponen masyarakat. Sinergi yang terbangun selama masa tanggap darurat diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahap pemulihan selesai.

“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia yang bersatu padu dengan solidaritas tinggi untuk membantu masyarakat terdampak agar segera pulih,” kata Pratikno. 

Ia optimistis bahwa dengan kerja sama yang kuat, wilayah-wilayah terdampak di Sumatra dapat bangkit kembali dengan lebih tangguh dan tumbuh secara berkelanjutan di masa mendatang.