JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada beberapa kesatuan dan personel Polri. Penganugerahan ini dilangsungkan dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Presiden menyerahkan tanda kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti kepada beberapa kesatuan di lingkungan Polri. Satuan tersebut meliputi Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Jabar, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalteng, dan Polda NTB.
Tanda kehormatan tersebut diserahkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa luar biasa mereka bagi kepentingan bangsa dan negara.
Kemudian, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada sejumlah personel Polri berprestasi. Mereka yang menerima adalah Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo, Kombes Pol Ach Imam Rifai, AKP Nengsi Marline Waromy, AKP Ivone A Rorongpangalo, Aiptu Wawan Setiyawan, dan Aiptu Irwan Setiyono.
Tanda kehormatan itu diserahkan sebagai apresiasi bagi anggota Polri yang berjasa besar atas keberanian serta ketabahan luar biasa mereka. Dedikasi tersebut dinilai telah melampaui panggilan kewajiban demi kemajuan dan pengembangan kepolisian.
Tidak hanya itu, Presiden turut memberikan pangkat kehormatan kepada tiga purnawirawan Polri. Tokoh yang menerima ialah Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki, dan Brigjen Pol (Purn) Taufiq Effendi.
Pangkat kehormatan itu didapatkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang sangat luar biasa dari ketiga purnawirawan tersebut kepada negara.
Perayaan Hari Bhayangkara 2026 ini mengusung tema utama yaitu "80 Tahun Mengabdi Polri untuk Masyarakat".
Sejumlah pejabat penting terpantau turut menghadiri acara tersebut. Di antaranya ada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.
