JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar 11 kali sidang pembacaan putusan/ketetapan, dengan mengabulkan 19 permohonan pengujian Undang-Undang (UU) sepanjang periode Januari sampai Juni 2026.

Disadur dari akun Instagram resmi MK di Jakarta, Senin, 19 permohonan pengujian UU yang dikabulkan tersebut, antara lain UU Pendidikan Tinggi; UU Pers; UU Rumah Susun; UU Hukum Acara Pidana; UU Penyandang Disabilitas; serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, UU Pemilu, UU Advokat; UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; beserta UU Administrasi Pemerintahan dan UU Kesehatan.

Sejumlah 19 permohonan yang dikabulkan oleh MK itu, di antaranya berkaitan dengan permohonan nomor 128/PUU-XXIV/2026 mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu paling sedikit 30 persen.

Lalu putusan permohonan Nomor 139/PUU/XXIII/2025 mengenai pembayaran manfaat pensiun. MK menetapkan dana manfaat pensiun yang dibayarkan secara sukarela dapat dicairkan sekaligus ataupun bertahap.

Berikut rincian 19 permohonan yang dikabulkan oleh MK selama periode Januari-Juni 2026.

Putusan nomor 60/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dibacakan tanggal 19 Januari 2026.

Putusan nomor 145/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dibacakan tanggal 19 Januari 2026.

Putusan nomor 198/PUU-XXXIII/2025 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dibacakan tanggal 19 Januari 2026.

Putusan nomor 231/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dibacakan tanggal 19 Januari 2026.

Putusan nomor 111/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dibacakan tanggal 30 Januari 2026.

Putusan nomor 182/PUU-XXII/2024 perihal uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dibacakan tanggal 30 Januari 2026.

Putusan nomor 235/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dibacakan tanggal 2 Februari 2026.

Putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, dibacakan tanggal 2 Maret 2026.

Putusan nomor 130/PUU-XXIII/2025 perihal uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dibacakan tanggal 2 Maret 2026.

Putusan nomor 191/PUU-XXIII/2025 terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dibacakan tanggal 16 Maret 2026.

Putusan nomor 123/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibacakan tanggal 16 Maret 2026.

Putusan nomor 66/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dibacakan tanggal 29 April 2026.

Putusan nomor 70/PUU-XXIV/2026 berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibacakan tanggal 29 April 2026.

Putusan nomor 74/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibacakan tanggal 29 April 2026.

Putusan nomor 128/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dibacakan tanggal 25 Mei 2026.

Putusan nomor 181/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibacakan tanggal 25 Mei 2026.

Putusan nomor 126/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dibacakan tanggal 17 Juni 2026.

Putusan nomor 139/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dibacakan tanggal 29 Juni 2026.

Putusan nomor 164/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dibacakan tanggal 29 Juni 2026.