BERITASELA.ID — Istana menegaskan pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026) tidak terkait perombakan 350 pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyebut pergantian menteri sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang bisa dilakukan kapan saja. Pernyataan itu menjawab kabar yang beredar bahwa rotasi besar-besaran di DJP menjadi pemicu pencopotan.
Purbaya sendiri mengakui sebagian keputusan rotasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memang berkaitan dengan pergantian Menteri Keuangan. Ia menyampaikan hal itu usai acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).
"Sebagian ada," ujar Purbaya singkat, tanpa merinci sejauh mana keterkaitan antara pencopotan dirinya dan bongkar-pasang ratusan pejabat pajak tersebut.
Purbaya menegaskan sebagian keputusan penataan ulang jabatan itu sepenuhnya wewenang kepala negara. Ia memilih menerima keputusan pergantian tersebut tanpa mempermasalahkan alasannya.
350 Pejabat Pajak Dirotasi Jelang Pergantian Menteri
Rotasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak mencakup 350 pejabat dan berlangsung mendekati masa pergantian Menteri Keuangan. Purbaya membenarkan sebagian perombakan itu terkait keputusan yang diambil pada periode tersebut.
Ia menambahkan seluruh kebijakan Kementerian Keuangan selama ia memimpin selalu tegak lurus dengan arahan Presiden. "Ada kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden. Dan aman lah itu," tegasnya.
Purbaya juga bercerita sempat berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat sebelum bertolak ke luar negeri. Namun ia memastikan pertemuan itu tidak menyinggung soal posisi menteri keuangan. "Ada diskusi, tapi masalah lain yang didiskusikan," tuturnya.
Istana Sebut Pergantian Menteri Hal Lumrah
Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan penjelasan Istana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Ia menepis anggapan bahwa pencopotan Purbaya berkaitan dengan langkahnya merombak jajaran Kementerian Keuangan.
"Oh itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya enggak. Tidak ada yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden," kata Bambang.
Menurut Bambang, pergantian menteri maupun wakil menteri dapat dilakukan kapan saja. Ia menegaskan reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden.
"Menteri, wakil menteri siap diganti. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru," katanya.
Suahasil Nazara Gantikan Purbaya
Suahasil Nazara ditunjuk sebagai pengganti Purbaya di kursi Menteri Keuangan. Bambang menepis anggapan bahwa penunjukan itu didasarkan pada penilaian yang membandingkan Suahasil dengan Sri Mulyani.
"Enggak, nggak ada itu penilaian. Kita enggak ada penilaian seperti siapa. Pak Suahasil dia punya karakter sendiri," katanya.
Saat ditanya apakah terdapat masalah internal di Kemenkeu, Bambang mengaku tidak mengetahui kondisi tersebut. Dari perspektif Istana, pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi kapan saja.
"Saya kalau internalnya kita tidak tahu kalau internal seperti apa. Cuman dari perspektif kita, dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja," ucapnya.
