BERITASELA.ID — Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan rampung pada akhir 2026, setelah hampir 100 kampung selesai sepanjang 2025. Pembangunan kampung itu menyiapkan sistem rantai dingin agar hasil tangkapan nelayan menembus rantai industri global.
Target itu disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktapura usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Kantor Badan Mutu KKP Bali, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Menurut Andy, pembangunan kampung tidak berhenti pada peningkatan produktivitas tangkapan. Mutu hasil perikanan juga harus memenuhi standar pangan global.
Rantai Dingin Jadi Kunci Mutu Ikan
KKP menyiapkan sistem rantai dingin di setiap kampung, lengkap dengan fasilitas penyimpanan beku dan pasokan es. Penanganan pascapanen diperbaiki agar mutu ikan terjaga hingga sampai ke pembeli.
"Karena di situ nanti akan terbangun sistem rantai dingin, ada cold storage, ada es. Dan selain itu nanti pascapanennya juga akan lebih baik lagi sehingga mutu ikannya betul-betul baik, memenuhi standar pangan global, dan juga keamanan pangan," kata Andy.
Dua sasaran utama program itu, lanjut Andy, adalah produktivitas nelayan dan mutu tangkapan. Ia menyebut keduanya sebagai prasyarat agar produk nelayan bisa bersaing di pasar internasional.
Transaksi Rp2 Miliar dari Sinjai
Sejumlah kampung yang sudah beroperasi mulai membukukan transaksi. Kampung Nelayan Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mengirim hasil tangkapan ke industri luar wilayah dengan nilai sekitar Rp2 miliar dalam enam bulan.
"Alhamdulillah dari yang 100 itu sudah beberapa lokasi itu sudah terjadi transaksi dan produk-produknya sudah memenuhi atau bisa masuk dalam rantai industri global. Ini tentunya hal yang positif," ujar Andy.
Capaian Sinjai menunjukkan pergeseran pola pemasaran. Hasil tangkapan nelayan di sejumlah lokasi sebelumnya lebih banyak dijual untuk kebutuhan lokal.
"Itu hal yang sangat positif. Dari yang semula mereka hanya bisa masuk di produk lokal atau pasar lokal, sudah bisa ke rantai industri," kata Andy.
Pekerjaan Rumah di 1.269 Lokasi
Dari 1.269 kampung yang sedang berjalan, KKP belum merinci sebaran lokasi maupun anggaran per unit. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan tuntas pada akhir 2026.
Kunjungan Komisi IV DPR RI ke Badan Mutu KKP Bali menyoroti pengawasan mutu sebagai bagian dari program. Badan Mutu berperan memastikan produk perikanan lolos standar keamanan pangan sebelum masuk rantai industri.
Keberhasilan program ini akan diukur dari jumlah kampung yang benar-benar beroperasi, bukan sekadar selesai dibangun. Transaksi di Sinjai menjadi tolok ukur awal yang akan dibandingkan dengan lokasi lain.
