JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menggarisbawahi krusialnya peningkatan standar teknis dalam pembangunan infrastruktur nasional agar memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana alam.
Menteri Koordinator (Menko) IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerangkan bahwa posisi geografis Indonesia yang bertengger di jalur ring of fire serta tingginya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi mengharuskan adanya pergeseran paradigma dalam merancang tiap-tiap konstruksi fisik.
"Ke depan tidak hanya membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih kuat, lebih punya daya tahan, dan lebih berkelanjutan," ujar AHY dalam agenda Urban Climate Forum di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
AHY menguraikan bahwasanya ancaman bencana semisal banjir rob terus membayangi wilayah pesisir, terutamanya di sepanjang koridor Pantai Utara (Pantura) Jawa yang membentang sepanjang 575 kilometer dari Banten sampai Jawa Timur. Tekanan paling memprihatinkan tercatat terjadi di area Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Demak, dan Kendal yang tergerus kombinasi kenaikan muka air laut dan laju penurunan tanah (land subsidence).
Di samping persoalan pesisir, bahaya banjir bandang di sektor hilir diperparah oleh pelanggaran pemanfaatan tata ruang di kawasan hulu beserta pendangkalan debit sungai. Penyusutan daya resap air imbalan dari alih fungsi lahan yang tak terkendali dinilai kian memperburuk eskalasi ancaman bencana hidrometeorologi saban tahun.
"Dan ingat, kami tidak hanya menghadapi bencana hidrometeorologi, kami juga berada di ring of fire, artinya infrastruktur yang berketahanan bencana alam ini, juga menjadi sangat penting," tegas AHY.
Demi membendung risiko kerusakan parah, Kemenko IPK mendesak pengetatan audit tata ruang secara komprehensif serta penyesuaian spesifikasi struktur bangunan yang responsif terhadap guncangan gempa bumi maupun erupsi gunung api.
Penyatuan mitigasi bencana ke dalam perencanaan proyek dinilai sangat vital guna menggaransi keberlanjutan fungsi fasilitas publik sekaligus meminimalkan potensi kerugian finansial negara di masa depan.
