BERITASELA.ID — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalu Agung Darmawan memerintahkan seluruh jajaran menjaga layanan pertanahan tetap berjalan optimal meski organisasi tengah menghadapi permasalahan. Instruksi disampaikan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rapat daring dan luring. Penguatan pengawasan melekat dan integritas disebut sebagai kunci pembenahan internal dari pusat hingga satuan kerja daerah.
JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh persoalan yang sedang dihadapi tubuh organisasi. Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan menegaskan layanan pertanahan harus tetap berjalan dengan baik dalam kondisi apa pun.
"Apa pun kondisi yang dihadapi oleh sebuah organisasi, pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik," kata Dalu Agung dalam keterangan terkonfirmasi di Cirebon, Kamis.
Integritas dan Pengawasan Melekat Jadi Prioritas
Dalu Agung mengingatkan jajaran menjadikan integritas sebagai prioritas dan budaya kerja. Penguatan pengawasan disebutnya sebagai bagian dari upaya pembenahan internal yang terus dijalankan kementerian, dari tingkat pusat hingga satuan kerja daerah.
Para Pejabat Administrator diminta meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh proses pelayanan. Evaluasi berkala harus difokuskan pada titik-titik layanan yang berisiko memunculkan penyimpangan, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan.
"Seluruh satker harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya saat rapat dengan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang hadir secara daring maupun luring.
Saluran Pengaduan yang Bisa Diakses Masyarakat
Kementerian ATR/BPN menyediakan sejumlah kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemui masalah layanan. Warga dapat menggunakan SP4N-LAPOR!, hotline, WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000, maupun aplikasi TUNTAS.
Pengaduan juga bisa disampaikan langsung ke Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah BPN setempat. Ketersediaan kanal berlapis ini menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas layanan di tengah sorotan terhadap institusi.
Pimpinan Satker Diminta Jadi Teladan
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Dalu Agung meminta seluruh pimpinan satuan kerja memposisikan diri sebagai role model. Setiap pemimpin harus memberi contoh dalam bekerja dan disiplin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
"Seluruh jajaran, Satker di Kantah dan Kanwil tetap menjaga solidaritas dan soliditas organisasi. Seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga (nilai) institusi," katanya menambahkan.
Instruksi ini muncul saat Kementerian ATR/BPN tengah menghadapi permasalahan internal yang belum dijelaskan secara rinci. Dalu Agung tidak menyebut detail persoalan yang dimaksud, namun menekankan pembenahan tata kelola sebagai respons utama.
Langkah pembenahan menyasar dua hal sekaligus: memperkuat pengawasan di titik rawan penyimpangan dan memastikan masyarakat tetap mendapat layanan tanpa hambatan. Bagi warga yang tengah mengurus sertifikat atau sengketa pertanahan, kepastian layanan menjadi taruhan kredibilitas institusi.
Kementerian ATR/BPN belum mengumumkan tenggat khusus evaluasi berkala yang diminta Sekjen. Namun arahan agar seluruh satuan kerja menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan menandakan pengawasan akan diperketat dalam periode mendatang.
