BERITASELA.ID — Kantor Staf Presiden menuntaskan sejumlah hambatan perizinan pengoperasian jaringan gas bumi rumah tangga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sehingga 7.363 sambungan rumah siap dialiri gas. Progres fisik pembangunan jargas di daerah itu sudah mencapai 95,4 persen atau lebih cepat 4,6 persen dari rencana. Penyelesaian izin tersebut menjadi pintu masuk bagi target 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025–2026.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan pengoperasian jaringan gas yang dibangun memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dudung mengatakan, percepatan pengoperasian ditempuh lewat rangkaian rapat koordinasi debottlenecking yang digelar KSP untuk melepas hambatan yang selama ini menahan proses.
"Dalam proses Jargas ini, operasi bisa dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP untuk pelepasan hambatan-hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat," kata Dudung.
Izin Lingkungan hingga Perlintasan Sungai Beres
Sejumlah persetujuan yang sebelumnya menjadi penghambat kini sudah terbit. Dudung menyebut persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL telah keluar untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik sudah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai telah ditandatangani.
"Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan," ujarnya.
Menurut Dudung, penyelesaian itu tidak lepas dari respons cepat Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah atas dukungan percepatan perizinan.
Apresiasi khusus diberikan kepada Kementerian ESDM, terutama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai kementerian yang merencanakan dan melaksanakan program.
Alokasi Gresik dan Sidoarjo Capai 14.586 Sambungan Rumah
Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah, sedangkan Kabupaten Sidoarjo 7.223 sambungan rumah. Total kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.
Dengan tersedianya sambungan itu, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan. Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor.
Ia mencontohkan penghematan yang bisa dirasakan warga. Harga gas jaringan yang lebih murah dibanding LPG tabung 3 kilogram disebutnya akan meringankan beban rumah tangga dan pelaku UMKM.
"Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp 70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp 20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat," kata Dudung.
Fokus Berpindah ke Penetapan Badan Usaha dan Harga Gas
Dengan tuntasnya perizinan, Dudung meminta fokus berpindah ke tahap pengoperasian. Kementerian ESDM diminta segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
SKK Migas diminta memastikan alokasi gas dan titik serah, sementara BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibanding LPG tabung 3 kilogram. KSP akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga hingga seluruh sambungan rumah beroperasi.
Program jargas rumah tangga ini merupakan bagian dari upaya mencapai target 1 juta sambungan rumah. Dudung menyebut sasaran itu bakal rampung pada 2028.
"2028. 2028 selesai," jawabnya saat ditanya soal target penyelesaian.
Ia menambahkan, pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Menurutnya, program ini mengawal swasembada energi dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
Kunjungan tersebut turut didampingi Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Herry Murahmanta.
